Pemerintah Kota Denpasar, Bali menyiapkan subsidi sebesar Rp1 juta untuk setiap lulusan SD di kota setempat yang tidak diterima atau tertampung di SMP Negeri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar, Sabtu, mengatakan subsidi sebesar Rp1 juta per siswa itu untuk mensubsidi uang pembangunan bagi lulusan SD dengan kartu keluarga (KK) Denpasar yang tidak dapat diterima di SMP Negeri.
"Ini merupakan langkah strategis dari Pemerintah Kota Denpasar untuk mengayomi lulusan SD yang mencari SMP Negeri, namun mereka tidak tertampung," ucapnya.
Baca juga: Bali jamin 100 persen siswa miskin ekstrem lolos sekolah negeri
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, tercatat pada tahun pelajaran ini jumlah tamatan SD sebanyak 14.398 siswa.
Dari 14.398 siswa tersebut, yang mengantongi KK Denpasar sebanyak 9.133 siswa, sedangkan dengan KK luar Denpasar sebanyak 5.265 siswa. Untuk daya tampung SMP Negeri tercatat sebanyak 5.240 siswa.
Berdasarkan data tersebut, jadi terdapat potensi sebanyak 3.893 siswa lulusan SD dengan KK Denpasar yang tidak dapat tertampung di SMP Negeri pada tahun pelajaran 2024/2025.
"Kami sudah anggarkan Rp4 miliar lebih di Anggaran Perubahan 2024 dan itu arahan dari Pak Wali Kota langsung," ujarnya.
Arya Wibawa menegaskan subsidi uang pembangunan atau uang pangkal tersebut bukan berarti diterima oleh seluruh siswa dengan KK Denpasar yang masuk di SMP swasta pada tahun ajaran baru ini. Tetapi, khusus bagi mereka yang sebelumnya sudah berusaha mendaftar di SMP negeri, namun tidak lolos atau tidak dapat tertampung.
"Karena belum tentu juga semua tamatan SD yang ber-KK Denpasar itu berkeinginan mendaftar di SMP Negeri. Bisa juga mereka memang dari awal sengaja mendaftar ke SMP swasta yang favorit, memang tidak mendaftarkan anaknya di sekolah negeri maupun alasan lainnya. Subsidi ini agar tepat sasaran," katanya.
Arya Wibawa menjelaskan siswa yang akan mendapatkan subsidi itu dasarnya harus melampirkan bukti form pendaftaran ke SMP Negeri, namun tidak terima, serta menyampaikan mendaftar ke SMP swasta yang mana.
Baca juga: Pemprov Bali pastikan calon siswa miskin ekstrem diterima SMA
Selanjutnya, dari data yang telah terkumpul itu, subsidi akan ditransfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke sekolah atau SMP swasta yang bersangkutan.
"Misalnya, di SMP PGRI 1 Denpasar ada 100 siswa, SMP PGRI 2 Denpasar ada 200 siswa. Misalnya seperti itu, jadi 100 dikalikan Rp1 juta ke SMP PGRI 1 Denpasar dan 200 kali Rp1 juta ke SMP PGRI 2," ujarnya.
Ia menambahkan terkait dengan sistem PPDB tahun pelajaran 2024/2025, masih sama menggunakan sistem secara daring (online) dan pekan lalu persiapannya sudah dimatangkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar, Sabtu, mengatakan subsidi sebesar Rp1 juta per siswa itu untuk mensubsidi uang pembangunan bagi lulusan SD dengan kartu keluarga (KK) Denpasar yang tidak dapat diterima di SMP Negeri.
"Ini merupakan langkah strategis dari Pemerintah Kota Denpasar untuk mengayomi lulusan SD yang mencari SMP Negeri, namun mereka tidak tertampung," ucapnya.
Baca juga: Bali jamin 100 persen siswa miskin ekstrem lolos sekolah negeri
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, tercatat pada tahun pelajaran ini jumlah tamatan SD sebanyak 14.398 siswa.
Dari 14.398 siswa tersebut, yang mengantongi KK Denpasar sebanyak 9.133 siswa, sedangkan dengan KK luar Denpasar sebanyak 5.265 siswa. Untuk daya tampung SMP Negeri tercatat sebanyak 5.240 siswa.
Berdasarkan data tersebut, jadi terdapat potensi sebanyak 3.893 siswa lulusan SD dengan KK Denpasar yang tidak dapat tertampung di SMP Negeri pada tahun pelajaran 2024/2025.
"Kami sudah anggarkan Rp4 miliar lebih di Anggaran Perubahan 2024 dan itu arahan dari Pak Wali Kota langsung," ujarnya.
Arya Wibawa menegaskan subsidi uang pembangunan atau uang pangkal tersebut bukan berarti diterima oleh seluruh siswa dengan KK Denpasar yang masuk di SMP swasta pada tahun ajaran baru ini. Tetapi, khusus bagi mereka yang sebelumnya sudah berusaha mendaftar di SMP negeri, namun tidak lolos atau tidak dapat tertampung.
"Karena belum tentu juga semua tamatan SD yang ber-KK Denpasar itu berkeinginan mendaftar di SMP Negeri. Bisa juga mereka memang dari awal sengaja mendaftar ke SMP swasta yang favorit, memang tidak mendaftarkan anaknya di sekolah negeri maupun alasan lainnya. Subsidi ini agar tepat sasaran," katanya.
Arya Wibawa menjelaskan siswa yang akan mendapatkan subsidi itu dasarnya harus melampirkan bukti form pendaftaran ke SMP Negeri, namun tidak terima, serta menyampaikan mendaftar ke SMP swasta yang mana.
Baca juga: Pemprov Bali pastikan calon siswa miskin ekstrem diterima SMA
Selanjutnya, dari data yang telah terkumpul itu, subsidi akan ditransfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke sekolah atau SMP swasta yang bersangkutan.
"Misalnya, di SMP PGRI 1 Denpasar ada 100 siswa, SMP PGRI 2 Denpasar ada 200 siswa. Misalnya seperti itu, jadi 100 dikalikan Rp1 juta ke SMP PGRI 1 Denpasar dan 200 kali Rp1 juta ke SMP PGRI 2," ujarnya.
Ia menambahkan terkait dengan sistem PPDB tahun pelajaran 2024/2025, masih sama menggunakan sistem secara daring (online) dan pekan lalu persiapannya sudah dimatangkan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024