Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Denpasar, Bali, guna mempelajari pengelolaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.
Bupati Solok Selatan Khairunas di Denpasar, Jumat, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mempelajari upaya Pemkot Denpasar mengelola kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan dengan lembaga dan tokoh adat.
Rombongan Pemkab Solok Selatan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Wali Kota Denpasar.
Tampak hadir juga Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Syamsurizaldi, pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pihak serta anggota rombongan lainnya.
"Perlu diketahui, di Kabupaten Solok Selatan, saat ini terdapat tujuh kecamatan dan 39 nagari (desa), yang di dalamnya juga terdapat unsur lembaga dan masyarakat adat," ujarnya.
Selain itu, terdapat Karapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya daerah, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus teknologi yang semakin pesat.
"Maka melalui kunjungan kerja ini, kami berharap dapat mempelajari bagaimana Pemkot Denpasar mengelola kolaborasi ini," kata Khairunas.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja dari Pemkab Solok Selatan.
Secara umum, ia menjelaskan peran lembaga dan masyarakat adat di Kota Denpasar sebagai penting, selain dalam hal pelestarian adat dan budaya, juga menyokong program yang diadakan pemerintah.
"Secara umum, intervensi yang kami lakukan ke garis masyarakat adat adalah intervensi pembiayaan, baik dalam pendanaan kegiatan adat dan budaya, hingga yang terbaru adalah memfasilitasi iuran BPJS bagi klian banjar adat (ketua dusun adat), yang kami wujudkan sejak akhir tahun 2023 lalu," ujarnya.
Ia juga berharap dengan paparan yang disampaikan pada pertemuan ini dapat memberikan referensi bagi Pemkab Solok Selatan dalam upaya melestarikan adat dan budaya sebagai salah satu komponen dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Bupati Solok Selatan Khairunas di Denpasar, Jumat, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mempelajari upaya Pemkot Denpasar mengelola kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan dengan lembaga dan tokoh adat.
Rombongan Pemkab Solok Selatan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Wali Kota Denpasar.
Tampak hadir juga Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Syamsurizaldi, pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pihak serta anggota rombongan lainnya.
"Perlu diketahui, di Kabupaten Solok Selatan, saat ini terdapat tujuh kecamatan dan 39 nagari (desa), yang di dalamnya juga terdapat unsur lembaga dan masyarakat adat," ujarnya.
Selain itu, terdapat Karapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya daerah, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus teknologi yang semakin pesat.
"Maka melalui kunjungan kerja ini, kami berharap dapat mempelajari bagaimana Pemkot Denpasar mengelola kolaborasi ini," kata Khairunas.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja dari Pemkab Solok Selatan.
Secara umum, ia menjelaskan peran lembaga dan masyarakat adat di Kota Denpasar sebagai penting, selain dalam hal pelestarian adat dan budaya, juga menyokong program yang diadakan pemerintah.
"Secara umum, intervensi yang kami lakukan ke garis masyarakat adat adalah intervensi pembiayaan, baik dalam pendanaan kegiatan adat dan budaya, hingga yang terbaru adalah memfasilitasi iuran BPJS bagi klian banjar adat (ketua dusun adat), yang kami wujudkan sejak akhir tahun 2023 lalu," ujarnya.
Ia juga berharap dengan paparan yang disampaikan pada pertemuan ini dapat memberikan referensi bagi Pemkab Solok Selatan dalam upaya melestarikan adat dan budaya sebagai salah satu komponen dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024