Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membantu pengimplementasian teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Bali khususnya pada segmen-segmen pariwisata.
“AI di Bali sebetulnya salah satu yang kita genjot karena daerah pariwisata ya, sebenarnya penggunaan AI di pariwisata sangat-sangat terbuka lebar contohnya dengan membuat augmented reality (AR) untuk pariwisata yang sementara belum diimplementasikan,” kata Perencana Ahli Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas Andreas Bondan Satriadi.
Andreas di Denpasar, Senin, menyebut untuk dapat memanfaatkan kemajuan digitalisasi ini harus ada infrastruktur yang mendukung serta proses adaptasi.
Adapun infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan internet setara 5G sebagai batas minimum untuk membuat augmented reality, sementara jaringan ini belum menyeluruh di Pulau Dewata.
Baca juga: Bappenas latih lembaga soal etika AI agar masuk dalam kebijakan
Untuk mendorong target implementasi teknologi kecerdasan buatan di Bali, Kementerian PPN/Bappenas kemudian memasukkan Bali dalam target implementasi 5G.
“Nah kedepannya Bali masuk ke dalam target implementasi 5G kami sedang buat leveling daerah yang dasar seperti baru 4G, sementara Bali kan sudah 4G, 5G-nya yang belum merata baru bagian Kuta, Canggu, Bali Selatan,” ujar Andreas.
Dalam rangka pengembangan transformasi digital dan pentingnya regulasi terhadap teknologi, Kementerian PPN/Bappenas membuat pelatihan etika AI selama tiga bulan.
Andreas menyebut kali ini pelatihan tersebut masih hanya ditunjukkan bagi kementerian/lembaga pusat, namun ke depan ini kemungkinan merambah ke pemerintah daerah karena bahaya dari kecerdasan buatan paling dekat dengan daerah.
Menurutnya penting bagi pemerintah daerah memiliki kapasitas ini, dan untuk Bali turut didorong agar pemerintah daerahnya mau ikut mengadakan pelatihan serupa.
Baca juga: Bappenas teken MoU pengembangan Desa Wisata Serangan di Denpasar
“Bali memang sebenarnya kalau kita lihat pusatnya digital nomad, jadi bagaimana masyarakat Bali harus bisa meresponnya dengan lebih responsif, nanti akan dilakukan pelatihan tapi mungkin kolaborasinya harus lebih ditingkatkan lagi antara pusat dan Bali sendiri,” ujarnya.
Sejauh ini beberapa kali Kementerian PPN/Bappenas berdiskusi dengan Diskominfo Bali agar ke depan lebih intensif mengimplementasikan AI, apalagi Bali dan beberapa daerah lain menjadi prioritas yang tertuang dalam RPJMN.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“AI di Bali sebetulnya salah satu yang kita genjot karena daerah pariwisata ya, sebenarnya penggunaan AI di pariwisata sangat-sangat terbuka lebar contohnya dengan membuat augmented reality (AR) untuk pariwisata yang sementara belum diimplementasikan,” kata Perencana Ahli Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas Andreas Bondan Satriadi.
Andreas di Denpasar, Senin, menyebut untuk dapat memanfaatkan kemajuan digitalisasi ini harus ada infrastruktur yang mendukung serta proses adaptasi.
Adapun infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan internet setara 5G sebagai batas minimum untuk membuat augmented reality, sementara jaringan ini belum menyeluruh di Pulau Dewata.
Baca juga: Bappenas latih lembaga soal etika AI agar masuk dalam kebijakan
Untuk mendorong target implementasi teknologi kecerdasan buatan di Bali, Kementerian PPN/Bappenas kemudian memasukkan Bali dalam target implementasi 5G.
“Nah kedepannya Bali masuk ke dalam target implementasi 5G kami sedang buat leveling daerah yang dasar seperti baru 4G, sementara Bali kan sudah 4G, 5G-nya yang belum merata baru bagian Kuta, Canggu, Bali Selatan,” ujar Andreas.
Dalam rangka pengembangan transformasi digital dan pentingnya regulasi terhadap teknologi, Kementerian PPN/Bappenas membuat pelatihan etika AI selama tiga bulan.
Andreas menyebut kali ini pelatihan tersebut masih hanya ditunjukkan bagi kementerian/lembaga pusat, namun ke depan ini kemungkinan merambah ke pemerintah daerah karena bahaya dari kecerdasan buatan paling dekat dengan daerah.
Menurutnya penting bagi pemerintah daerah memiliki kapasitas ini, dan untuk Bali turut didorong agar pemerintah daerahnya mau ikut mengadakan pelatihan serupa.
Baca juga: Bappenas teken MoU pengembangan Desa Wisata Serangan di Denpasar
“Bali memang sebenarnya kalau kita lihat pusatnya digital nomad, jadi bagaimana masyarakat Bali harus bisa meresponnya dengan lebih responsif, nanti akan dilakukan pelatihan tapi mungkin kolaborasinya harus lebih ditingkatkan lagi antara pusat dan Bali sendiri,” ujarnya.
Sejauh ini beberapa kali Kementerian PPN/Bappenas berdiskusi dengan Diskominfo Bali agar ke depan lebih intensif mengimplementasikan AI, apalagi Bali dan beberapa daerah lain menjadi prioritas yang tertuang dalam RPJMN.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024