Denpasar (Antara Bali) - Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengusulkan otonomi bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengendalikan pembangunan sarana akomodasi pariwisata.
"Otonomi daerah itu perlu diusulkan guna menyelamatkan Bali selama ini wilayah ini terkotak-kotak. Padahal Bali ini sangat kecil," kata Ketua DPD Asita Provinsi Bali Ketut Ardana di Denpasar, Selasa.
Dia berpendapat, seharusnya pemerintah kabupaten/kota tidak diberi kewenangan memberikan izin pembangunan akomodasi pariwisata terkait kebijakan moratarium pembangunan hotel yang dikeluarkan Pemprov Bali.
Dia mencontohkan, Pemkab Badung yang dengan leluasa memberikan izin kepada para investor yang menyebabkan pembangunan hotel di wilayah selatan Bali itu makin tidak terkontrol.
"Jika otonomi daerah semuanya terpusat di provinsi, maka hal tersebut akan berubah sehingga nantinya dapat diatur dengan pemerataan pembangunan hotel baru di seluruh wilayah Bali," ucapnya.
Ardana menambahkan, salah satu cara memperjuangkan hal itu adalah dengan menemui berbagai pihak dan memberikan dukungan kepada legislatif supaya dapat mewujudkannya.(IGT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Otonomi daerah itu perlu diusulkan guna menyelamatkan Bali selama ini wilayah ini terkotak-kotak. Padahal Bali ini sangat kecil," kata Ketua DPD Asita Provinsi Bali Ketut Ardana di Denpasar, Selasa.
Dia berpendapat, seharusnya pemerintah kabupaten/kota tidak diberi kewenangan memberikan izin pembangunan akomodasi pariwisata terkait kebijakan moratarium pembangunan hotel yang dikeluarkan Pemprov Bali.
Dia mencontohkan, Pemkab Badung yang dengan leluasa memberikan izin kepada para investor yang menyebabkan pembangunan hotel di wilayah selatan Bali itu makin tidak terkontrol.
"Jika otonomi daerah semuanya terpusat di provinsi, maka hal tersebut akan berubah sehingga nantinya dapat diatur dengan pemerataan pembangunan hotel baru di seluruh wilayah Bali," ucapnya.
Ardana menambahkan, salah satu cara memperjuangkan hal itu adalah dengan menemui berbagai pihak dan memberikan dukungan kepada legislatif supaya dapat mewujudkannya.(IGT)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013