Jakarta (Antara Bali) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama-sama ormas Islam menolak dengan tegas pelarangan khitan perempuan oleh pemerintah atau pihak manapun, karena merupakan ajaran agama yang pelaksanaannya sebagai hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar.
"Khitan merupakan bagian dari ajaran agama Islam dan termasuk bagian ibadah, yang sangat dianjurkan bagi umat Islam baik untuk laki-laki maupun perempuan. MUI dan ormas Islam menolak dengan tegas pelarangan khitan perempuan oleh pemerintah atau pihak manapun," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan, di Gedung MUI Jakarta, Senin.
Amirsyah mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan adalah telah sesuai dengan amanat UUD 1945, Fatwa MUI dan aspirasi umat Islam, karenanya MUI dan ormas Islam mendukung Permenkes tersebut.
MUI meminta pemerintah untuk tidak mengindahkan setiap upaya dari pihak-pihak manapun yang menginginkan adanya pelarangan khitan perempuan di Indonesia, karena bertentangan dengan ajaran Islam, amanat UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.
"MUI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan serta organisasi profesi kedokteran serta tenaga kesehatan, dan ormas-ormas Islam untuk menyosialisasikan Permenkes Sunat Perempuan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan untuk memberikan layanan khitan perempuan muslim di Indonesia," kata dia.
Dia juga mengatakan bahwa pihak terkait harus merumuskan "Standard Operational Procedure", tentang khitan perempuan serta menjadikannya sebagai salah satu materi dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain. (*/DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Khitan merupakan bagian dari ajaran agama Islam dan termasuk bagian ibadah, yang sangat dianjurkan bagi umat Islam baik untuk laki-laki maupun perempuan. MUI dan ormas Islam menolak dengan tegas pelarangan khitan perempuan oleh pemerintah atau pihak manapun," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan, di Gedung MUI Jakarta, Senin.
Amirsyah mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan adalah telah sesuai dengan amanat UUD 1945, Fatwa MUI dan aspirasi umat Islam, karenanya MUI dan ormas Islam mendukung Permenkes tersebut.
MUI meminta pemerintah untuk tidak mengindahkan setiap upaya dari pihak-pihak manapun yang menginginkan adanya pelarangan khitan perempuan di Indonesia, karena bertentangan dengan ajaran Islam, amanat UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.
"MUI mendorong pemerintah dan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan serta organisasi profesi kedokteran serta tenaga kesehatan, dan ormas-ormas Islam untuk menyosialisasikan Permenkes Sunat Perempuan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan untuk memberikan layanan khitan perempuan muslim di Indonesia," kata dia.
Dia juga mengatakan bahwa pihak terkait harus merumuskan "Standard Operational Procedure", tentang khitan perempuan serta menjadikannya sebagai salah satu materi dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain. (*/DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013