Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Bali mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan ultramikro (UMi).
"Kami harap mereka (UMK) naik kelas," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Bali Teguh Dwi Nugroho di Denpasar, Bali, Jumat.
Pendampingan tersebut di antaranya membantu promosi atau pemasaran produk pelaku UMK, sehingga usaha mereka berkelanjutan.
Selain itu, pendampingan juga untuk memperkuat pelaku UMK mengembangkan inovasi dan tetap bertumbuh di tengah sektor pariwisata sudah mulai menggeliat di Bali.
"Orang dulu di pertanian, usaha kecil kembali ke pariwisata. Ini berpotensi kemudian menjadikan pembiayaan juga ada penurunan sedikit. Bali sudah kembali ke karakter asli tulang punggung ekonominya pariwisata, ini krusial yang perlu menjadi perhatian baik pusat dan daerah," imbuhnya.
Baca juga: OJK Bali Nusra upayakan peningkatan akses modal untuk UMKM
Provinsi Bali memiliki pangsa pasar yang potensial menyerap pembiayaan ultra mikro karena banyak pelaku usaha skala mikro dan kecil bergerak di sektor makanan, jasa dan perdagangan karena merupakan daerah pariwisata.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2022 jumlah pelaku UMKM di Pulau Dewata mencapai 440.609 pelaku usaha.
Jumlah itu naik bandingkan data pada 2021 mencapai 412.265 pelaku usaha dari total penduduk di Bali mencapai 4,27 juta jiwa.
Sementara itu, berdasarkan data DJPb Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan UMi pada Januari-September 2023 mencapai Rp26,6 miliar kepada 4.900 debitur di Bali.
Terbanyak terserap di tiga besar daerah di Bali yakni Kabupaten Buleleng dengan nilai mencapai Rp6,8 miliar serta Kabupaten Tabanan dan Karangasem mencapai masing-masing Rp4 miliar.
Baca juga: Pemkab Badung bantu UMKM promosikan produk di kawasan wisata
Adapun skema penyaluran pembiayaan UMi itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui 14 lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di Bali.
Sebanyak 14 LKBB itu di antaranya meliputi dua anak usaha BUMN Bank BRI yakni Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) serta lembaga penyalur lainnya yakni koperasi.
Selain itu, penyaluran tidak langsung dilakukan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM).
Sementara itu, berdasarkan data Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sudah menyalurkan sebanyak Rp138,1 miliar pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) di Bali sejak berdiri pada 2017 hingga 20 September 2023 dengan total debitur mencapai 33.862 orang.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023