Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan menanggung biaya pelayanan kesehatan dan memberikan bantuan permodalan bagi para korban ledakan bom di Legian, Kuta, 10 tahun silam.

"Saya minta maaf selama ini telah lupa karena kesibukan yang sangat padat sehingga jika tidak diingatkan ada yang lupa. Yang jelas saya ingin berbuat sesuatu, baik sebagai kapasitas pribadi maupun gubernur," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menemui perwakilan para korban tragedi kemanusiaan Bom Bali 12 Oktober 2002 di Denpasar, Rabu.

Pastika kepada perwakilan korban bom yang tergabung dalam Paguyuban Isana Dewata itu berjanji bahwa pemprov setempat akan membiayai pelayanan kesehatan, memberikan bantuan permodalan dan bansos, memudahkan akses pendidikan bagi anak korban, hingga memberikan ruang sekretariat bagi anggota paguyuban.

"Untuk layanan kesehatan akan dipenuhi melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Termasuk untuk mendapatkan pengobatan mata, telinga, dan kulit di Rumah Sakit Indra Provinsi Bali," ucapnya.

Pemprov Bali, lanjut dia, akan mendukung para korban untuk mengembangkan usaha melalui penjaminan permodalan lewat PT Jamkrida Bali Mandara dan memberikan bantuan sosial.

"Saya minta pada Dinas Pendidikan untuk mendata anak-anak korban bom dan meringankan biaya pendidikan di sekolah masing-masing. Kalau ada yang ingin melanjutkan di SMKN 1 Denpasar, di sana juga ada beasiswa hingga tamat. Termasuk ada juga pelatihan keterampilan kecakapan hidup bagi yang sudah tamat SMA," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Isana Dewata Ni Luh Erniati menyampaikan ada 50 kepala keluarga (KK) yang tergabung dalam kelompok itu yang merupakan korban langsung bom maupun keluarga dari yang meninggal. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 orang yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan cukup serius.

"Mereka mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, sering trauma, masih ada logam-logam di dalam tubuh, hingga perlu salep untuk mengobati bekas luka bakar. Setiap kali pemeriksaan ataupun untuk membeli salep paling sedikit harus mengeluarkan Rp600 ribu," katanya.

Erniati mewakili anggota paguyuban pun mengharapkan pemerintah tidak hanya memudahkan akses kredit, tetapi juga dapat memberikan bantuan cuma-cuma untuk modal mengembangkan usaha. (LHS/T007)

Pewarta:

Editor : Nyoman Budhiana


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012