Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana meminta pelaksanaan sensus pertanian di daerah itu langsung menyasar rumah-rumah petani agar mendapatkan data yang valid sebagai upaya penyusunan program pengembangan sektor terkait.
"Sensus pertanian yang diselenggarakan 10 tahun sekali itu sangat penting dalam penyusunan program-program strategi pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng," kata Lihadnyana usai memberikan arahan dalam Sosialisasi Sensus Pertanian tahun 2023 di Sasana Budaya Singaraja, Selasa.
Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Pertanian pada 2023 untuk mendapatkan data yang riil mengenai pertanian khususnya di kabupaten ujung utara Pulau Dewata yang notabene memiliki lahan pertanian cukup luas.
Menurutnya, sensus yang dilakukan ini untuk mendapatkan potret yang sebenar-benarnya mengenai pertanian di Buleleng. Baik dari segi kepemilikan luas lahan, status dari petani, komoditas yang dibudidayakan, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi ekonomi dari para petani.
Melalui metode sensus, tiap rumah tangga petani didatangi. Oleh karena itu, perlu ada satu obyektivitas informasi yang diberikan oleh para petani saat petugas sensus datang.
”Berikan data yang sebenar-benarnya. Sensus ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Dengan data yang sebenarnya, pemerintah termasuk pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan petani,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang bisa menguntungkan petani adalah penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para petani. Kebijakan ini masih dalam tahap proses dan koordinasi serta pembahasan bersama pihak legislatif yaitu DPRD Buleleng. Penyesuaian tarif PBB bagi petani ini merupakan masukan dari DPRD Buleleng sesuai dengan aspirasi yang didengar dari masyarakat khususnya petani.
“Dari aspirasi masyarakat, dirasakan terlalu berat. Sehingga DPRD Buleleng melalui Pak Ketua mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan aspirasi tersebut. Sudah sepatutnya kita sesuaikan. Ini masih dalam proses,” ucap Lihadnyana.
Mengenai Sensus Pertanian tahun 2023, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani yang turut hadir dalam sosialisasi menyebutkan pertanyaan-pertanyaan ataupun indikator yang digunakan bersumber dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
Setiap negara tidak lagi menggunakan standar sendiri-sendiri. FAO menggunakan isu global ketahanan pangan, nutrisi dan keberlanjutan untuk dijadikan target di setiap negara.
“Itu yang menjadi target di setiap negara agar bisa melengkapi kebutuhannya dari sisi isu global tersebut. Sehingga, ada perbandingan dari setiap negara nanti karena variabel yang digunakan sama. Semua merujuk ke FAO,” sebut dia.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan Sensus Pertanian kali ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Ada yang baru di Sensus Pertanian 2023 yaitu petani milenial menjadi sasaran sensus. Termasuk pertanian urban dan pertanian di tengah perkotaan. Ini bisa menjadi bahan strategis untuk pembangunan pertanian ke depan.
“Karena selama ini banyak kegiatan pertanian ditinggalkan oleh generasi muda. Siapa sih yang mau jadi petani? Mudah-mudahan dengan adanya komunitas petani milenial seperti Petani Muda Keren (PMK), pertanian urban, pertanian dengan teknologi, anak-anak muda lebih tertarik dengan pertanian,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan di Buleleng ada 439 orang petugas pendata. Di atas pendata ada pengawas pemeriksa sebanyak 74 orang. Kemudian, setelah pengawas pemeriksa ada koordinator sensus kecamatan sebanyak sembilan orang.
“Jadi total ada 522 orang petugas Sensus Pertanian tahun 2023 di Kabupaten Buleleng. Jumlah ini termasuk yang terbanyak karena sektor pertaniannya yang paling banyak di Bali,” imbuh Bimbo.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Sensus pertanian yang diselenggarakan 10 tahun sekali itu sangat penting dalam penyusunan program-program strategi pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng," kata Lihadnyana usai memberikan arahan dalam Sosialisasi Sensus Pertanian tahun 2023 di Sasana Budaya Singaraja, Selasa.
Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Pertanian pada 2023 untuk mendapatkan data yang riil mengenai pertanian khususnya di kabupaten ujung utara Pulau Dewata yang notabene memiliki lahan pertanian cukup luas.
Menurutnya, sensus yang dilakukan ini untuk mendapatkan potret yang sebenar-benarnya mengenai pertanian di Buleleng. Baik dari segi kepemilikan luas lahan, status dari petani, komoditas yang dibudidayakan, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi ekonomi dari para petani.
Melalui metode sensus, tiap rumah tangga petani didatangi. Oleh karena itu, perlu ada satu obyektivitas informasi yang diberikan oleh para petani saat petugas sensus datang.
”Berikan data yang sebenar-benarnya. Sensus ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Dengan data yang sebenarnya, pemerintah termasuk pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan petani,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang bisa menguntungkan petani adalah penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para petani. Kebijakan ini masih dalam tahap proses dan koordinasi serta pembahasan bersama pihak legislatif yaitu DPRD Buleleng. Penyesuaian tarif PBB bagi petani ini merupakan masukan dari DPRD Buleleng sesuai dengan aspirasi yang didengar dari masyarakat khususnya petani.
“Dari aspirasi masyarakat, dirasakan terlalu berat. Sehingga DPRD Buleleng melalui Pak Ketua mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan aspirasi tersebut. Sudah sepatutnya kita sesuaikan. Ini masih dalam proses,” ucap Lihadnyana.
Mengenai Sensus Pertanian tahun 2023, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani yang turut hadir dalam sosialisasi menyebutkan pertanyaan-pertanyaan ataupun indikator yang digunakan bersumber dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
Setiap negara tidak lagi menggunakan standar sendiri-sendiri. FAO menggunakan isu global ketahanan pangan, nutrisi dan keberlanjutan untuk dijadikan target di setiap negara.
“Itu yang menjadi target di setiap negara agar bisa melengkapi kebutuhannya dari sisi isu global tersebut. Sehingga, ada perbandingan dari setiap negara nanti karena variabel yang digunakan sama. Semua merujuk ke FAO,” sebut dia.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan Sensus Pertanian kali ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Ada yang baru di Sensus Pertanian 2023 yaitu petani milenial menjadi sasaran sensus. Termasuk pertanian urban dan pertanian di tengah perkotaan. Ini bisa menjadi bahan strategis untuk pembangunan pertanian ke depan.
“Karena selama ini banyak kegiatan pertanian ditinggalkan oleh generasi muda. Siapa sih yang mau jadi petani? Mudah-mudahan dengan adanya komunitas petani milenial seperti Petani Muda Keren (PMK), pertanian urban, pertanian dengan teknologi, anak-anak muda lebih tertarik dengan pertanian,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan di Buleleng ada 439 orang petugas pendata. Di atas pendata ada pengawas pemeriksa sebanyak 74 orang. Kemudian, setelah pengawas pemeriksa ada koordinator sensus kecamatan sebanyak sembilan orang.
“Jadi total ada 522 orang petugas Sensus Pertanian tahun 2023 di Kabupaten Buleleng. Jumlah ini termasuk yang terbanyak karena sektor pertaniannya yang paling banyak di Bali,” imbuh Bimbo.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023