Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar meluncurkan Renon Digital Area (Reditia) sebagai inovasi unggulan dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Ibu Kota Provinsi Bali itu.
Kepala Bappenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Denpasar, Kamis, mengatakan secara khusus inovasi ini difokuskan dengan membuat klaster ekonomi dan keuangan, terutama pajak daerah.
"Dengan demikian dapat secara berkelanjutan mampu mendekatkan digitalisasi bagi masyarakat, termasuk dunia usaha," ucapnya pada peluncuran Reditia itu.
Eddy Mulya mengemukakan klaster ekonomi tersebut dibuat selain untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, juga secara berkelanjutan untuk mewujudkan transparansi penerimaan pajak yang muaranya pada peningkatan pendapatan daerah.
Kawasan Renon-Denpasar dan sekitarnya dipilih menjadi salah satu lokasi percontohan penerapan klaster digitalisasi karena berdasarkan data, tercatat sebanyak 16 wajib pajak yang diketahui telah menerapkan sistem digitalisasi.
Renon Digital Area (Reditia) terdiri dari 10 ruas jalan yang ada di wilayah Renon dan sekitarnya yakni Jalan Cok Agung Tresna, Jalan Raya Puputan dan Jalan Letda Tantular.
Kemudian Jalan Prof Moh Yamin, Jalan Merdeka, Jalan Drupadi, Jalan Jayagiri, Jalan Badak Agung, Jalan Dewi Madri dan Jalan Tukad Gangga.
Dari 10 ruas jalan di areal Reditia terdapat 116 wajib pajak restoran. Sebanyak 47 wajib pajak sudah memiliki alat perekam seperti POS (Point Of Sale), tapping box, tapping agen yang bekerjasama dengan BPD Bali.
Sedangkan 69 wajib pajak yang belum terpasang dipastikan akhir tahun 2023 akan terpasang.
Eddy Mulya juga menekankan, inovasi ini tak lepas dari sinergitas bersama antara Pemkot Denpasar, Bank Indonesia dan BPD Bali. Melalui program ini diharapkan juga mendukung program Bank Indonesia dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
"Sasarannya adalah keberlanjutan, harapan kami mampu menjaga stabilitas fiskal daerah serta lebih jauh untuk meningkatkan PAD seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha," ujarnya
Pihaknya juga mengajak wajib pajak untuk taat membayar pajak. Hal ini lantaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dikembalikan untuk masyarakat dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya menyatakan mendukung inovasi Reditia ini. Langkah positif ini tentu diharapkan mampu menjadi percontohan dalam penerapan klaster digitalisasi.
"Ke depan selain memudahkan pengawasan, juga mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah," ujarnya.
I Nyoman Rona, manajemen Ikan Bakar Cianjur mengaku bangga menjadi percontohan pajak digital karena dalam penerapannya sangat transparan dan tidak ada yang ditutupi.
"Bangga juga, kita lebih enak, fair dan transparan, kita juga merasakan efek pembangunan Denpasar," ujarnya sembari berharap ekonomi dan geliat usaha terus meningkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Kepala Bappenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Denpasar, Kamis, mengatakan secara khusus inovasi ini difokuskan dengan membuat klaster ekonomi dan keuangan, terutama pajak daerah.
"Dengan demikian dapat secara berkelanjutan mampu mendekatkan digitalisasi bagi masyarakat, termasuk dunia usaha," ucapnya pada peluncuran Reditia itu.
Eddy Mulya mengemukakan klaster ekonomi tersebut dibuat selain untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, juga secara berkelanjutan untuk mewujudkan transparansi penerimaan pajak yang muaranya pada peningkatan pendapatan daerah.
Kawasan Renon-Denpasar dan sekitarnya dipilih menjadi salah satu lokasi percontohan penerapan klaster digitalisasi karena berdasarkan data, tercatat sebanyak 16 wajib pajak yang diketahui telah menerapkan sistem digitalisasi.
Renon Digital Area (Reditia) terdiri dari 10 ruas jalan yang ada di wilayah Renon dan sekitarnya yakni Jalan Cok Agung Tresna, Jalan Raya Puputan dan Jalan Letda Tantular.
Kemudian Jalan Prof Moh Yamin, Jalan Merdeka, Jalan Drupadi, Jalan Jayagiri, Jalan Badak Agung, Jalan Dewi Madri dan Jalan Tukad Gangga.
Dari 10 ruas jalan di areal Reditia terdapat 116 wajib pajak restoran. Sebanyak 47 wajib pajak sudah memiliki alat perekam seperti POS (Point Of Sale), tapping box, tapping agen yang bekerjasama dengan BPD Bali.
Sedangkan 69 wajib pajak yang belum terpasang dipastikan akhir tahun 2023 akan terpasang.
Eddy Mulya juga menekankan, inovasi ini tak lepas dari sinergitas bersama antara Pemkot Denpasar, Bank Indonesia dan BPD Bali. Melalui program ini diharapkan juga mendukung program Bank Indonesia dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
"Sasarannya adalah keberlanjutan, harapan kami mampu menjaga stabilitas fiskal daerah serta lebih jauh untuk meningkatkan PAD seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha," ujarnya
Pihaknya juga mengajak wajib pajak untuk taat membayar pajak. Hal ini lantaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dikembalikan untuk masyarakat dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya menyatakan mendukung inovasi Reditia ini. Langkah positif ini tentu diharapkan mampu menjadi percontohan dalam penerapan klaster digitalisasi.
"Ke depan selain memudahkan pengawasan, juga mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah," ujarnya.
I Nyoman Rona, manajemen Ikan Bakar Cianjur mengaku bangga menjadi percontohan pajak digital karena dalam penerapannya sangat transparan dan tidak ada yang ditutupi.
"Bangga juga, kita lebih enak, fair dan transparan, kita juga merasakan efek pembangunan Denpasar," ujarnya sembari berharap ekonomi dan geliat usaha terus meningkat.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023