Kementerian PPN/Bappenas menilai transformasi ekonomi kerthi Bali yang diluncurkan pada 2021 lalu sudah berjalan baik hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu yang diunggulkan kementerian tersebut.

“Sangat bagus, sekarang sudah jalan, masuk pada ranah implementasi. Jadi waktu itu peta jalan transformasi ekonomi kerthi Bali diluncurkan akhir 2021, itu salah satu showcase untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Saat ditemui usai membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Kabupaten Badung, Senin, Amalia menyampaikan bahwa transformasi ekonomi kerthi Bali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia.

Tak ada catatan negatif dari peta jalan ekonomi kerthi Bali, namun ia berpesan agar konsisten dalam implementasinya dan harus benar-benar dikawal, karena periodesasinya sama seperti RPJPN yang sedang disusun Kementerian PPN/Bappenas yaitu 2045.

Baca juga: KemenPPN/Bappenas godok RPJPN 2025-2045 secara inklusif

“Bahkan sebentar lagi kita akan membentuk Bali Development Fund untuk mendukung upaya transformasi ekonomi kerthi Bali menggunakan dana-dana yang non pemerintah. Untuk transformasi ekonomi kan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah pusat atau daerah, tapi ada dana lain yang potensial bisa kita mobilisasi untuk mendukung,” jelasnya.

Salah satu yang dicontohkan Amalia sebagai bentuk transformasi di Pulau Dewata adalah dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan KEK Kura-kura Bali.

“KEK Sanur khusus medical tourism ini belum ada sebelumnya, ini transformasi. Kemudian KEK Kura-kura Bali untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, nanti akan jadi hub ekonomi kreatif di Indonesia, artinya ini satu hal kita melakukan transformasi melalui diversifikasi ekonomi Bali supaya tidak tergantung pada pariwisata,” tuturnya.

Pada saat dibentuk di akhir tahun 2021 lalu, peta jalan ekonomi kerthi Bali sendiri memang menjabarkan strategi dan rencana pemulihan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang setelah COVID-19 dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali dan memperkuat sektor lain di luar pariwisata.

Baca juga: Bappenas pelajari penanganan sampah di TOSS Gema Santi Klungkung

Terkait transformasi ekonomi, saat ini Kementerian PPN/Bappenas juga tengah mendiskusikan RPJPN 2025-2045 di mana di dalamnya terdapat agenda transformasi ekonomi Indonesia untuk 20 tahun ke depan.

“Salah satu isunya terkait ekonomi, karena kita harus keluar dari middle income trap kita harus jadi negara berpendapatan tinggi perlu transformasi ekonomi dan pertumbuhan tinggi harus inklusif dan merata tidak ada ketimpangan antar wilayah,” jelasnya.
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari

Editor : Adi Lazuardi


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023