Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memberikan atensi serius terkait dengan proses penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi agar dapat optimal dan tepat sasaran.
"Kami memberikan perhatian yang serius terkait dengan pengelolaan, penyediaan dan distribusi gas LPG 3 kg dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Badung," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Migas di Badung, Senin.
Ia mengatakan dalam penyaluran LPG 3 Kg, setelah dicermati dan didalami ada satu sistem alur yang harus dibenahi dan harus dibuat satu pengaturan tata kelola secara baik di Badung.
Menurutnya hal itu harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan elpiji yang bersubsidi dan jangan sampai LPG 3 kg yang bersubsidi diterima atau dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.
Wabup Suiasa menjelaskan salah satu upaya lain yang harus dilakukan adalah memastikan kapasitas LPG 3 kg bersubsidi. Kapasitas itu adalah ketersediaan dan pasokan gas elpiji yang cukup bagi masyarakat di Badung.
"Yang kami akan distribusikan pada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang bersubsidi itu," kata dia.
Ia menambahkan apabila kapasitas itu tidak terpenuhi, otomatis akan sulit bagi pemangku kepentingan di daerah dalam mengendalikan inflasi, karena ketika kapasitas tidak terpenuhi maka permintaan tidak seimbang dengan ketersediaan yang akan mengakibatkan harga akan naik.
"Ini akan berat bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, petani dan nelayan. Maka itulah melalui rapat ini kami berupaya agar analisa memenuhi kapasitas terkait kebutuhan LPG 3 Kg ini," tambah Wabup Suiasa.
Selain itu, untuk mewujudkan penyaluran LPG bersubsidi maka juga akan disusun basis data yang bersifat by name by address sehingga dapat diketahui siapa penerima subsidi beserta dimana alamatnya dan berapa kuota yang dibutuhkan.
"Inilah yang nanti kami buatkan komitmen bersama antara pemerintah yang menangani soal energi dan migas dengan jajarannya di Provinsi Bali yaitu Pertamina. Kami akan berkoordinasi dan bersinergi sehingga kebutuhan akan LPG bisa terpenuhi dan tepat sasaran," kata Wabup Suiasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Kami memberikan perhatian yang serius terkait dengan pengelolaan, penyediaan dan distribusi gas LPG 3 kg dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Badung," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Migas di Badung, Senin.
Ia mengatakan dalam penyaluran LPG 3 Kg, setelah dicermati dan didalami ada satu sistem alur yang harus dibenahi dan harus dibuat satu pengaturan tata kelola secara baik di Badung.
Menurutnya hal itu harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan elpiji yang bersubsidi dan jangan sampai LPG 3 kg yang bersubsidi diterima atau dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.
Wabup Suiasa menjelaskan salah satu upaya lain yang harus dilakukan adalah memastikan kapasitas LPG 3 kg bersubsidi. Kapasitas itu adalah ketersediaan dan pasokan gas elpiji yang cukup bagi masyarakat di Badung.
"Yang kami akan distribusikan pada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang bersubsidi itu," kata dia.
Ia menambahkan apabila kapasitas itu tidak terpenuhi, otomatis akan sulit bagi pemangku kepentingan di daerah dalam mengendalikan inflasi, karena ketika kapasitas tidak terpenuhi maka permintaan tidak seimbang dengan ketersediaan yang akan mengakibatkan harga akan naik.
"Ini akan berat bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, petani dan nelayan. Maka itulah melalui rapat ini kami berupaya agar analisa memenuhi kapasitas terkait kebutuhan LPG 3 Kg ini," tambah Wabup Suiasa.
Selain itu, untuk mewujudkan penyaluran LPG bersubsidi maka juga akan disusun basis data yang bersifat by name by address sehingga dapat diketahui siapa penerima subsidi beserta dimana alamatnya dan berapa kuota yang dibutuhkan.
"Inilah yang nanti kami buatkan komitmen bersama antara pemerintah yang menangani soal energi dan migas dengan jajarannya di Provinsi Bali yaitu Pertamina. Kami akan berkoordinasi dan bersinergi sehingga kebutuhan akan LPG bisa terpenuhi dan tepat sasaran," kata Wabup Suiasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023