Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau warga persyarikatan untuk tidak terpancing dan tetap bersikap bijaksana dalam menyikapi ancaman hanya karena berbeda dalam penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah.
"Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idul Fitri 1444 H," ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial perihal perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Seseorang yang diduga peneliti dari BRIN dengan nama akun Facebook Andi Pangerang Hasanuddin berkomentar di tautan yang ditulis peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddin.
Awalnya Thomas berkomentar bahwa Muhammadiyah tidak taat pada keputusan pemerintah karena berbeda penetapan Lebaran 2023.
Tautan dari Thomas tersebut dikomentari Andi Pangerang Hasanuddin lewat akun Facebook Ap Hasanuddin yang bernada sinis dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah.
Dadang mengatakan Muhammadiyah sudah kenyang pengalaman diperlakukan negatif atau buruk seperti itu sepanjang perjalanan sejarahnya hingga kini.
Baca juga: Kepala BRIN: Proses etik akan digelar jika penelitinya terbukti ancam warga Muhammadiyah
"Dulu ketika Kyai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir, dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman. Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam," kata Dadang.
Dadang mengajak kepada para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar mengedepankan akal sehat, sikap ilmiah yang objektif, dan keluhuran adab Islam layaknya orang beragama dan berilmu.
Apalagi sejumlah pihak saat ini terus menggaungkan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa, maka nilai-nilai tersebut harus dibuktikan.
"Muhammadiyah secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan Idul Fitri karena sudah biasa dan terbiasa," katanya.
Dadang mendorong warga Muhammadiyah agar tetap berpikir dengan mengedepankan keadaban, ilmu, pemikiran, serta sikap luhur, dalam menghadapi suatu masalah.
"Bila dari pernyataan-pernyataan buruk orang-orang itu terhadap Muhammadiyah ada yang sudah melewati batas dan dapat masuk ke ranah hukum, tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan, sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa," katanya.
Dadang mengatakan Muhammadiyah sudah kenyang pengalaman diperlakukan negatif atau buruk seperti itu sepanjang perjalanan sejarahnya hingga kini.
Baca juga: Kepala BRIN: Proses etik akan digelar jika penelitinya terbukti ancam warga Muhammadiyah
"Dulu ketika Kyai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir, dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman. Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam," kata Dadang.
Dadang mengajak kepada para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar mengedepankan akal sehat, sikap ilmiah yang objektif, dan keluhuran adab Islam layaknya orang beragama dan berilmu.
Apalagi sejumlah pihak saat ini terus menggaungkan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa, maka nilai-nilai tersebut harus dibuktikan.
"Muhammadiyah secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan Idul Fitri karena sudah biasa dan terbiasa," katanya.
Dadang mendorong warga Muhammadiyah agar tetap berpikir dengan mengedepankan keadaban, ilmu, pemikiran, serta sikap luhur, dalam menghadapi suatu masalah.
"Bila dari pernyataan-pernyataan buruk orang-orang itu terhadap Muhammadiyah ada yang sudah melewati batas dan dapat masuk ke ranah hukum, tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan, sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa," katanya.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023