Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp250 miliar dapat disiapkan oleh Pemprov setempat dengan tepat waktu.
"Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Anggarannya sudah tersedia. Persoalannya tinggal menunggu tahapan Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Kamis.
Wiryanata menambahkan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 2023, pemerintah daerah harus sudah mencairkan 40 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada.
Ratusan miliar anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan Pilkada 2024 di Bali, termasuk di dalamnya untuk pengawasan hingga pengamanan.
Berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing lembaga dan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali yaitu rencana anggaran untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp155,90 miliar, kemudian Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp41,09 miliar, Polda Bali sebesar Rp39,42 miliar dan Korem 163/Wirasatya sebesar Rp7,5 miliar.
"Total rencana kebutuhan anggaran itu sebesar Rp243,91 miliar lebih. Tetapi kami siapkan posnya Rp250 miliar untuk Pilkada 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg itu 'kan anggarannya dari pusat," ujarnya.
Menyesuaikan tahapan Pilkada 2024 yang akan dimulai sekitar akhir tahun 2023, maka anggaran pilkada dari Pemerintah Provinsi Bali dipastikan cair pada triwulan terakhir tahun ini.
"Triwulan terakhir, jadi sekitar Oktober atau November sudah cair 40 persen," ujarnya.
Wiryanata menambahkan terkait anggaran Pilkada 2024 tersebut Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah ancang-ancang dari tahun lalu.
"Tahun 2022 sebenarnya sudah saving Rp100 miliar, maka tinggal mencari kekurangannya lagi Rp150 miliar sehingga genap Rp250 miliar," katanya.
Berdasarkan komunikasi dengan BPKAD Bali, lanjut dia, anggaran yang sudah tersedia sekitar Rp175 miliar. "Masih kurang Rp75 miliar. Estimasi dengan terus kita menabung dan disisihkan dalam dana cadangan, mungkin kira-kira Juli ini sudah lengkap," ujarnya.
Ia menegaskan dana ratusan miliar tersebut termasuk ke dalam anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada 2024. "Kita siapkan juga untuk keamanan, TNI dan Polri karena di setiap tempat pemungutan suara harus ada aparatnya, tidak mungkin tanpa operasional," ujar Wiryanata.
Sementara di kabupaten/kota juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada dan akan ada patungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kami sudah rapat dengan kabupaten/kota dan secara prinsip mereka sudah menyiapkan. Artinya aman, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada yang kabupaten," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Anggarannya sudah tersedia. Persoalannya tinggal menunggu tahapan Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Kamis.
Wiryanata menambahkan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 2023, pemerintah daerah harus sudah mencairkan 40 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada.
Ratusan miliar anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh tahapan Pilkada 2024 di Bali, termasuk di dalamnya untuk pengawasan hingga pengamanan.
Berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing lembaga dan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali yaitu rencana anggaran untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp155,90 miliar, kemudian Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp41,09 miliar, Polda Bali sebesar Rp39,42 miliar dan Korem 163/Wirasatya sebesar Rp7,5 miliar.
"Total rencana kebutuhan anggaran itu sebesar Rp243,91 miliar lebih. Tetapi kami siapkan posnya Rp250 miliar untuk Pilkada 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg itu 'kan anggarannya dari pusat," ujarnya.
Menyesuaikan tahapan Pilkada 2024 yang akan dimulai sekitar akhir tahun 2023, maka anggaran pilkada dari Pemerintah Provinsi Bali dipastikan cair pada triwulan terakhir tahun ini.
"Triwulan terakhir, jadi sekitar Oktober atau November sudah cair 40 persen," ujarnya.
Wiryanata menambahkan terkait anggaran Pilkada 2024 tersebut Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah ancang-ancang dari tahun lalu.
"Tahun 2022 sebenarnya sudah saving Rp100 miliar, maka tinggal mencari kekurangannya lagi Rp150 miliar sehingga genap Rp250 miliar," katanya.
Berdasarkan komunikasi dengan BPKAD Bali, lanjut dia, anggaran yang sudah tersedia sekitar Rp175 miliar. "Masih kurang Rp75 miliar. Estimasi dengan terus kita menabung dan disisihkan dalam dana cadangan, mungkin kira-kira Juli ini sudah lengkap," ujarnya.
Ia menegaskan dana ratusan miliar tersebut termasuk ke dalam anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada 2024. "Kita siapkan juga untuk keamanan, TNI dan Polri karena di setiap tempat pemungutan suara harus ada aparatnya, tidak mungkin tanpa operasional," ujar Wiryanata.
Sementara di kabupaten/kota juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada dan akan ada patungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kami sudah rapat dengan kabupaten/kota dan secara prinsip mereka sudah menyiapkan. Artinya aman, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada yang kabupaten," ucapnya.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023