Malang (Antara Bali) - Kota Malang, Jawa Timur, masih kekurangan sekitar 200 guru sekolah dasar berstatus pegawai negeri sipil.
Kabid Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jianto, Sabtu, mengakui kebijakan moratorium untuk rekruitmen PNS beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu penyebab kurangnya guru SD di daerah ini.
"Selain itu juga banyaknya guru yang pensiun, jumlah rombongan belajar semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru yang berstatus PNS," katanya.
Untuk mengatasi kekurangan guru kelas di SD tersebut, pihaknya sudah mengajukan rekrutmen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, namun kapan ada perekrutan guru PNS masih belum ada kepastian.
Ia mengemukakan, guna mengatasi kekurangan guru saat ini, Disdik memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menerima guru dengan status pegawai tidak tetap yang honornya bisa memanfaatkan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau dana partisipasi masyarakat.
Hanya saja, lanjutnya, pihaknya saat ini masih memprioritaskan SD yang berada di kawasan pinggiran dalam hal membantu honorarium guru tidak tetap tersebut, sebab selain fasilitasnya yang masih minim, dana partisipasi dari masyarakat juga kurang.(*/dwa/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Kabid Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jianto, Sabtu, mengakui kebijakan moratorium untuk rekruitmen PNS beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu penyebab kurangnya guru SD di daerah ini.
"Selain itu juga banyaknya guru yang pensiun, jumlah rombongan belajar semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru yang berstatus PNS," katanya.
Untuk mengatasi kekurangan guru kelas di SD tersebut, pihaknya sudah mengajukan rekrutmen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, namun kapan ada perekrutan guru PNS masih belum ada kepastian.
Ia mengemukakan, guna mengatasi kekurangan guru saat ini, Disdik memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menerima guru dengan status pegawai tidak tetap yang honornya bisa memanfaatkan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau dana partisipasi masyarakat.
Hanya saja, lanjutnya, pihaknya saat ini masih memprioritaskan SD yang berada di kawasan pinggiran dalam hal membantu honorarium guru tidak tetap tersebut, sebab selain fasilitasnya yang masih minim, dana partisipasi dari masyarakat juga kurang.(*/dwa/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012