PT Pertamina Patra Niaga akan menerapkan pembelian solar bersubsidi dengan menggunakan QR code di wilayah Bali sebagai implementasi Program Subsidi Tepat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani di Denpasar, Bali, Selasa mengatakan uji coba pembelian solar subsidi akan dimulai pada 26 Januari 2023 di Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar.
"Sedangkan, pada gelombang kedua uji coba akan diperluas ke empat wilayah kabupaten di Bali yakni di Kabupaten Buleleng Jembrana, Karangasem, dan Klungkung pada 30 Januari mendatang," ujar dia.
Ia mengatakan melalui uji coba ini pihaknya berupaya untuk terus mengedukasi dan menyosialisasikan kepada konsumen pengguna BBM subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya.
Hal itu bertujuan untuk memisahkan konsumen pengguna yang berhak dan yang tidak berhak.
Pada pelaksanaan implementasi program Subsidi Tepat ini Pertamina melakukan pemeriksaan dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak sesuai Perpres 191/2014.
"Diharapkan hal ini dapat membantu pihak yang berhak atas produk subsidi menjadi terlayani lebih baik sekaligus mengeluarkan pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi," kata dia.
Deden menambahkan selama masa uji coba ini seluruh masyarakat tetap dilayani, baik yang sudah memiliki QR code maupun yang belum.
Nantinya, masyarakat yang sudah mendapatkan QR code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk roda empat pribadi, 80 liter per hari untuk roda empat angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
"Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki QR code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 20 liter per hari dan akan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU," tambah dia.
Untuk mendukung kelancaran penerapan Program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi ini, Pertamina Patra Niaga juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat kepolisian terkait di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Menurut Deden, program tersebut direspons baik oleh kedua belah pihak dan menyatakan dukungannya untuk kegiatan implementasi ini berjalan lancar agar subsidi dapat tepat sasaran dan membantu mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kami juga akan terus memastikan kesiapan seluruh pengawas dan operator SPBU terlatih dan memahami mekanisme program subsidi tepat, sehingga layanan tetap cepat dan mudah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani di Denpasar, Bali, Selasa mengatakan uji coba pembelian solar subsidi akan dimulai pada 26 Januari 2023 di Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar.
"Sedangkan, pada gelombang kedua uji coba akan diperluas ke empat wilayah kabupaten di Bali yakni di Kabupaten Buleleng Jembrana, Karangasem, dan Klungkung pada 30 Januari mendatang," ujar dia.
Ia mengatakan melalui uji coba ini pihaknya berupaya untuk terus mengedukasi dan menyosialisasikan kepada konsumen pengguna BBM subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya.
Hal itu bertujuan untuk memisahkan konsumen pengguna yang berhak dan yang tidak berhak.
Pada pelaksanaan implementasi program Subsidi Tepat ini Pertamina melakukan pemeriksaan dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak sesuai Perpres 191/2014.
"Diharapkan hal ini dapat membantu pihak yang berhak atas produk subsidi menjadi terlayani lebih baik sekaligus mengeluarkan pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi," kata dia.
Deden menambahkan selama masa uji coba ini seluruh masyarakat tetap dilayani, baik yang sudah memiliki QR code maupun yang belum.
Nantinya, masyarakat yang sudah mendapatkan QR code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk roda empat pribadi, 80 liter per hari untuk roda empat angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
"Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki QR code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 20 liter per hari dan akan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU," tambah dia.
Untuk mendukung kelancaran penerapan Program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi ini, Pertamina Patra Niaga juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat kepolisian terkait di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Menurut Deden, program tersebut direspons baik oleh kedua belah pihak dan menyatakan dukungannya untuk kegiatan implementasi ini berjalan lancar agar subsidi dapat tepat sasaran dan membantu mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kami juga akan terus memastikan kesiapan seluruh pengawas dan operator SPBU terlatih dan memahami mekanisme program subsidi tepat, sehingga layanan tetap cepat dan mudah," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023