Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng disinergikan dengan digitalisasi telah mendukung upaya pengendalian inflasi di kabupaten setempat.
Trisno di Denpasar, Jumat, mengatakan sebelumnya TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan pasar murah bertempat di Plaza Kuliner Pantai Penimbangan, Buleleng.
"Melalui pasar murah ini masyarakat akan mendapatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan pokok penyumbang inflasi dengan melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," ujarnya.
Melalui pasar murah itu sekaligus diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga dan peningkatan penggunaan QRIS di Buleleng.
Untuk pengendalian inflasi di kabupaten yang terletak paling utara Pulau Bali itu, Trisno juga menyampaikan sejumlah rekomendasi seperti meningkatkan cakupan dan skala operasi pasar.
Kemudian meningkatkan peran perusahaan daerah (perusda) sebagai "offtaker" bahan pangan, pengendali harga dan ketersediaan pangan dan mengoptimalkan lahan tidur milik pemda dan perusda untuk lahan pangan hortikultura.
"Yang tidak kalah penting menyosialisasikan penggunaan media informasi harga pasar (televisi/running text) di pasar tradisional untuk meminimalkan informasi yang asimetris," kata Trisno.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, tercatat mengalami inflasi setinggi 0,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,77.
Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 setinggi 4,63 persen sama dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021 atau YoY) tercatat setinggi 4,63 persen
Selain itu, kata Trisno, untuk memastikan keberhasilan upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Buleleng, Trisno juga menyampaikan empat faktor penting yang perlu diperhatikan TP2DD Kabupaten Buleleng.
Pertama adalah komitmen dukungan kepala daerah, kemudian kedua adalah membuat inovasi digitalisasi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya, ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan kanal non-tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Terakhir dengan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komponen, meliputi pemda, Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan segenap lapisan masyarakat.
Sementara itu sebelumnya Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD mengatakan pemkab setempat bersama dengan BI akan terus melanjutkan dan meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Buleleng.
Sebelumnya Pemkab Buleleng berhasil meraih penghargaan juara 1 kategori TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa – Bali dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022.
"Dengan adanya digitalisasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Pemkab Buleleng juga senantiasa melakukan penajaman strategi digitalisasi dalam pengendalian inflasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Trisno di Denpasar, Jumat, mengatakan sebelumnya TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan pasar murah bertempat di Plaza Kuliner Pantai Penimbangan, Buleleng.
"Melalui pasar murah ini masyarakat akan mendapatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan pokok penyumbang inflasi dengan melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," ujarnya.
Melalui pasar murah itu sekaligus diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga dan peningkatan penggunaan QRIS di Buleleng.
Untuk pengendalian inflasi di kabupaten yang terletak paling utara Pulau Bali itu, Trisno juga menyampaikan sejumlah rekomendasi seperti meningkatkan cakupan dan skala operasi pasar.
Kemudian meningkatkan peran perusahaan daerah (perusda) sebagai "offtaker" bahan pangan, pengendali harga dan ketersediaan pangan dan mengoptimalkan lahan tidur milik pemda dan perusda untuk lahan pangan hortikultura.
"Yang tidak kalah penting menyosialisasikan penggunaan media informasi harga pasar (televisi/running text) di pasar tradisional untuk meminimalkan informasi yang asimetris," kata Trisno.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, tercatat mengalami inflasi setinggi 0,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,77.
Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 setinggi 4,63 persen sama dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021 atau YoY) tercatat setinggi 4,63 persen
Selain itu, kata Trisno, untuk memastikan keberhasilan upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Buleleng, Trisno juga menyampaikan empat faktor penting yang perlu diperhatikan TP2DD Kabupaten Buleleng.
Pertama adalah komitmen dukungan kepala daerah, kemudian kedua adalah membuat inovasi digitalisasi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya, ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan kanal non-tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Terakhir dengan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komponen, meliputi pemda, Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan segenap lapisan masyarakat.
Sementara itu sebelumnya Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD mengatakan pemkab setempat bersama dengan BI akan terus melanjutkan dan meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Buleleng.
Sebelumnya Pemkab Buleleng berhasil meraih penghargaan juara 1 kategori TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa – Bali dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022.
"Dengan adanya digitalisasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Pemkab Buleleng juga senantiasa melakukan penajaman strategi digitalisasi dalam pengendalian inflasi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023