Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom menargetkan penurunan stunting hingga 7,71 persen pada tahun 2023.
"Stunting 2021 kita 10,9 persen, tahun 2022 sudah pasti turun, target kita 9,28 persen dan tercapai sekitar 8 persen, namun tepatnya belum diresmikan. Nanti 2023 target kita 7,71 persen mudah-mudahan tercapai," kata dia di Denpasar, Selasa.
Anom menargetkan agar penurunan angka stunting di Bali mampu mencapai target, sehingga Bali tetap menjadi provinsi dengan angka kasus terendah di Indonesia.
"Tetap kita upayakan ini (penurunan stunting, Red). Kalau kesehatan kan mulai dari pemberian obat tambah darah untuk remaja putri dan untuk ibu hamil. Waktu dia hamil kita jaga supaya jangan sampai kekurangan makanan tambahan, cek kesehatan rutin, kita jaga betul paling tidak sudah dicegah dari awal," ujarnya.
Selain penurunan stunting, program pengobatan tradisional di rumah sakit dan puskesmas yang telah dimulai sejak 2021 akan semakin ditingkatkan di tahun 2023, di mana hingga penghujung 2022 Pemprov Bali telah menyediakan layanan tersebut di 10 rumah sakit pemerintah dan 120 puskesmas seluruh Pulau Dewata.
Baca juga: Dinkes Bali gencarkan pengawasan cegah wabah cacar monyet
"Itu (pengobatan tradisional, Red) gunanya nanti ke depan kita selain medical tourism ada wellness tourism, jadi ada pariwisata berkualitas. Kalau orang datang ke Bali bukan cuma liat pemandangan tapi akan melakukan pengobatan kebugaran misalnya, itu pariwisata berkualitas," kata Anom.
Anom menjelaskan bahwa upayanya untuk menggencarkan layanan pengobatan tradisional di tahun 2023 adalah melalui sosialisasi dan praktik layanan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, secara rutin melalui kerja sama dengan Gotra Pangusada Bali.
Target 2023 lain yang juga ingin dipertahankan pihaknya adalah soal penangan COVID-19 dan pemberian vaksinasi, di mana hingga saat ini pemberian vaksin penguat sudah mencapai angka 80 persen.
"Untuk COVID-19 Bali sudah lebih dulu landai dibanding daerah lain, artinya sudah kondusif karena booster kita tertinggi di Indonesia. Booster harus jalan karena kita tidak tahu ke depan bagaimana," ujarnya.
Dalam urusan pembangunan, tahun 2023 Bali ditargetkan memiliki rumah sakit taraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, namun Anom menyebut proyek tersebut milik pemerintah pusat.
Baca juga: Dinkes Bali pastikan vaksin penguat kedua untuk lansia telah siap
Di tahun 2022 sendiri, Anom menyebut program-program tersebut telah terlaksana, dan kini akan semakin digencarkan. Terdapat pula program lain yang telah dilaksanakan Dinkes Bali antara lain peningkatan manfaat aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS).
"Aplikasi itu 2021 masih untuk 62 rumah sakit, kan kita ada 74 rumah sakit di Bali, nah sekarang yang sudah terhubung dengan aplikasi KBS hampir semua kecuali dua rumah sakit baru di Mambal Badung dan Mas Ubud," jelasnya.
Kata dia, pemanfaatan JKN Krama Bali juga kini telah menangani seluruh kabupaten/kota, di mana sebelumnya terdapat dua kabupaten yang belum tersentuh layanan dari pemerintah provinsi tersebut.
"Sekarang asal punya KTP Bali gratis (layanan kesehatan, Red), masyarakat Bali yang miskin sudah ditanggung semua dari Pemprov Bali. Jadi BPJS Kesehatan kan ada yang tidak ditanggung pemerintah pusat, nah ini provinsi yang ambil," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Stunting 2021 kita 10,9 persen, tahun 2022 sudah pasti turun, target kita 9,28 persen dan tercapai sekitar 8 persen, namun tepatnya belum diresmikan. Nanti 2023 target kita 7,71 persen mudah-mudahan tercapai," kata dia di Denpasar, Selasa.
Anom menargetkan agar penurunan angka stunting di Bali mampu mencapai target, sehingga Bali tetap menjadi provinsi dengan angka kasus terendah di Indonesia.
"Tetap kita upayakan ini (penurunan stunting, Red). Kalau kesehatan kan mulai dari pemberian obat tambah darah untuk remaja putri dan untuk ibu hamil. Waktu dia hamil kita jaga supaya jangan sampai kekurangan makanan tambahan, cek kesehatan rutin, kita jaga betul paling tidak sudah dicegah dari awal," ujarnya.
Selain penurunan stunting, program pengobatan tradisional di rumah sakit dan puskesmas yang telah dimulai sejak 2021 akan semakin ditingkatkan di tahun 2023, di mana hingga penghujung 2022 Pemprov Bali telah menyediakan layanan tersebut di 10 rumah sakit pemerintah dan 120 puskesmas seluruh Pulau Dewata.
Baca juga: Dinkes Bali gencarkan pengawasan cegah wabah cacar monyet
"Itu (pengobatan tradisional, Red) gunanya nanti ke depan kita selain medical tourism ada wellness tourism, jadi ada pariwisata berkualitas. Kalau orang datang ke Bali bukan cuma liat pemandangan tapi akan melakukan pengobatan kebugaran misalnya, itu pariwisata berkualitas," kata Anom.
Anom menjelaskan bahwa upayanya untuk menggencarkan layanan pengobatan tradisional di tahun 2023 adalah melalui sosialisasi dan praktik layanan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, secara rutin melalui kerja sama dengan Gotra Pangusada Bali.
Target 2023 lain yang juga ingin dipertahankan pihaknya adalah soal penangan COVID-19 dan pemberian vaksinasi, di mana hingga saat ini pemberian vaksin penguat sudah mencapai angka 80 persen.
"Untuk COVID-19 Bali sudah lebih dulu landai dibanding daerah lain, artinya sudah kondusif karena booster kita tertinggi di Indonesia. Booster harus jalan karena kita tidak tahu ke depan bagaimana," ujarnya.
Dalam urusan pembangunan, tahun 2023 Bali ditargetkan memiliki rumah sakit taraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, namun Anom menyebut proyek tersebut milik pemerintah pusat.
Baca juga: Dinkes Bali pastikan vaksin penguat kedua untuk lansia telah siap
Di tahun 2022 sendiri, Anom menyebut program-program tersebut telah terlaksana, dan kini akan semakin digencarkan. Terdapat pula program lain yang telah dilaksanakan Dinkes Bali antara lain peningkatan manfaat aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS).
"Aplikasi itu 2021 masih untuk 62 rumah sakit, kan kita ada 74 rumah sakit di Bali, nah sekarang yang sudah terhubung dengan aplikasi KBS hampir semua kecuali dua rumah sakit baru di Mambal Badung dan Mas Ubud," jelasnya.
Kata dia, pemanfaatan JKN Krama Bali juga kini telah menangani seluruh kabupaten/kota, di mana sebelumnya terdapat dua kabupaten yang belum tersentuh layanan dari pemerintah provinsi tersebut.
"Sekarang asal punya KTP Bali gratis (layanan kesehatan, Red), masyarakat Bali yang miskin sudah ditanggung semua dari Pemprov Bali. Jadi BPJS Kesehatan kan ada yang tidak ditanggung pemerintah pusat, nah ini provinsi yang ambil," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023