Pemerintah Kabupaten Badung, Bali menyerahkan peralatan pengukuran tanah GNSS Receiver kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Badung sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang pertanahan.
"Penyerahan peralatan pengukuran tanah kepada BPN Badung ini merupakan wujud tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo berkenaan dengan program tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus terdata dan memiliki kepastian hukum," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi jajaran BPN Badung karena selama ini telah menjalin komunikasi dan sinergi dengan pemerintah khususnya terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Selain itu BPN Badung yang telah menginisiasi pembuatan buku desa yang di dalamnya memuat data terperinci tentang peta desa atau kelurahan secara lengkap, termasuk dengan data pemilik dari setiap lahan dan seterusnya
"Di sini peran BPN Badung luar biasa. Bahkan pada tahun 2017 lalu Bapak Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 3.500 sertifikat tanah di Kabupaten Badung," kata dia.
Baca juga: UMKM Kabupaten Badung ekspansi ke pasar internasional
Pihaknya ingin data yang ada di BPN Badung nantinya juga ada di jajaran sehingga akan memudahkan akses dan memudahkan masyarakat serta investor untuk memantau lahan yang akan dijadikan tempat investasi tanpa melanggar regulasi yang ada.
"Itu karena kami mendukung sekali investasi di Badung dengan satu catatan jangan sampai investasi yang ada memarginalkan masyarakat sekitar karena investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," ungkap dia.
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya siap membantu kebutuhan BPN Badung guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat termasuk siap untuk membantu BPN dalam membangun gedung kantor pelayanan.
Ia juga ingin komunikasi dan sinergi antara Pemkab-BPN Badung itu bisa terus diperkuat dan nantinya dapat dijadikan role model atau percontohan oleh pemerintah pusat.
"Untuk itu apabila BPN Badung butuh sesuatu demi kepentingan pelaksanaan tugas kami siap membantu sepenuhnya. Kami ingin transparan, dengan adanya ini saya kira konflik agraria akan tidak ada lagi. Kami berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk Kabupaten Badung," tambah Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Kepala Kantor BPN Badung Heryanto mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk selalu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Badung dalam menjalankan tupoksinya agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada Pemkab Badung yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui penyerahan peralatan pengukuran tanah ini. Kami sama dengan Pemerintah Badung karena yang kami layani adalah masyarakat," ujar dia.
Baca juga: Pemkab Badung minta ASN belanja produk UMKM
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Penyerahan peralatan pengukuran tanah kepada BPN Badung ini merupakan wujud tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo berkenaan dengan program tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus terdata dan memiliki kepastian hukum," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi jajaran BPN Badung karena selama ini telah menjalin komunikasi dan sinergi dengan pemerintah khususnya terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Selain itu BPN Badung yang telah menginisiasi pembuatan buku desa yang di dalamnya memuat data terperinci tentang peta desa atau kelurahan secara lengkap, termasuk dengan data pemilik dari setiap lahan dan seterusnya
"Di sini peran BPN Badung luar biasa. Bahkan pada tahun 2017 lalu Bapak Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 3.500 sertifikat tanah di Kabupaten Badung," kata dia.
Baca juga: UMKM Kabupaten Badung ekspansi ke pasar internasional
Pihaknya ingin data yang ada di BPN Badung nantinya juga ada di jajaran sehingga akan memudahkan akses dan memudahkan masyarakat serta investor untuk memantau lahan yang akan dijadikan tempat investasi tanpa melanggar regulasi yang ada.
"Itu karena kami mendukung sekali investasi di Badung dengan satu catatan jangan sampai investasi yang ada memarginalkan masyarakat sekitar karena investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," ungkap dia.
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya siap membantu kebutuhan BPN Badung guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat termasuk siap untuk membantu BPN dalam membangun gedung kantor pelayanan.
Ia juga ingin komunikasi dan sinergi antara Pemkab-BPN Badung itu bisa terus diperkuat dan nantinya dapat dijadikan role model atau percontohan oleh pemerintah pusat.
"Untuk itu apabila BPN Badung butuh sesuatu demi kepentingan pelaksanaan tugas kami siap membantu sepenuhnya. Kami ingin transparan, dengan adanya ini saya kira konflik agraria akan tidak ada lagi. Kami berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk Kabupaten Badung," tambah Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Kepala Kantor BPN Badung Heryanto mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk selalu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Badung dalam menjalankan tupoksinya agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada Pemkab Badung yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui penyerahan peralatan pengukuran tanah ini. Kami sama dengan Pemerintah Badung karena yang kami layani adalah masyarakat," ujar dia.
Baca juga: Pemkab Badung minta ASN belanja produk UMKM
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022