Denpasar (Antara Bali) - WakiI Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III Denpasar Gde Made Sadguna menilai "kebijakan predator" yang dikeluarkan pemerintah kabupaten turut melemahkan kemampuan masyarakat Bali untuk mengembangkan perekonomiannya.
"Pemerintah daerah sering tidak sadar telah mengeluarkan `predatoric policy` (kebijakan yang bersifat predator) yakni di satu sisi ingin mengembangkan UMKM, namun di sisi lain juga mengeluarkan izin pendirian pusat oleh-oleh dari para pemodal besar," katanya saat menjadi pembicara pada seminar di Universitas Udayana, Denpasar, Kamis.
Pada seminar yang bertajuk "Pemerdayaan Lembaga Dan Organisasi Yang Bernafaskan Hindu Dalam Meningkatkan Spiritualitas dan Kesejahteraan" tersebut, ia melihat implikasinya tentu saja pengusaha UMKM yang notabene modalnya lebih rendah akan kalah saing dengan pemilik pusat oleh-oleh tersebut.
"Keinginan pemerintah untuk berbuat baik, tetapi izin yang sifatnya berseberangan justru dikeluarkan oleh pihak yang sama dan itu rupanya tidak disadari," ucapnya pada seminar yang terselenggara atas kerja sama PHDI Bali dengan Universitas Udayana itu.
Di sisi lain, masyarakat semakin dilemahkan dengan kondisi perekonomian Bali yang "bocor" ke luar karena hanya dua persen dari investasi di Pulau Dewata yang dimiliki pengusaha putra daerah. Sisanya itu merupakan investasi asing maupun investasi nasional yang pemiliknya bukan orang Bali.
"Akibatnya, apa yang dihasilkan di daerah kita keuntungannya akan keluar, demikian juga dari sisi pajak dan kredit karena banyak transaksi yang dilakukan di luar Bali. Kita hidup dari pariwisata, namun hanya seberapa persen yang dapat dinikmati masyarakat kita," ujarnya.
Sadguna menyarankan diperlukan adanya suatu sistem yang bisa mempersatukan dan mengorganisasikan sumber-sumber kekuatan masyarakat Pulau Dewata sehingga dapat mengambil peluang ekonomi. "Jika tidak, maka peluang ekonomi maupun kesempatan kerja akan diambil orang lain serta diperlukan koreksi internal," katanya.
Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana khususnya mengharapkan agar organisasi Hindu di Bali bisa menyatukan langkah untuk turut membantu mensejahterakan umat.
"Selain mendorong peningkatan spiritualitas umat, sekaligus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Harus dimulai sekarang, jika tidak maka masyarakat kita akan semakin terdesak dan tantangan yang dihadapi semakin berat," ucapnya.
Ia mengharapkan semua harus bersatu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Bali agar lebih berdaya secara ekonomi.
Pada seminar ini juga menghadirkan pembicara lainnya yakni pengamat ekonomi Unud Prof Dr Wayan Ramantha, perwakilan PHDI Bali Suasti Puja, serta agamawan Ketut Wiana. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pemerintah daerah sering tidak sadar telah mengeluarkan `predatoric policy` (kebijakan yang bersifat predator) yakni di satu sisi ingin mengembangkan UMKM, namun di sisi lain juga mengeluarkan izin pendirian pusat oleh-oleh dari para pemodal besar," katanya saat menjadi pembicara pada seminar di Universitas Udayana, Denpasar, Kamis.
Pada seminar yang bertajuk "Pemerdayaan Lembaga Dan Organisasi Yang Bernafaskan Hindu Dalam Meningkatkan Spiritualitas dan Kesejahteraan" tersebut, ia melihat implikasinya tentu saja pengusaha UMKM yang notabene modalnya lebih rendah akan kalah saing dengan pemilik pusat oleh-oleh tersebut.
"Keinginan pemerintah untuk berbuat baik, tetapi izin yang sifatnya berseberangan justru dikeluarkan oleh pihak yang sama dan itu rupanya tidak disadari," ucapnya pada seminar yang terselenggara atas kerja sama PHDI Bali dengan Universitas Udayana itu.
Di sisi lain, masyarakat semakin dilemahkan dengan kondisi perekonomian Bali yang "bocor" ke luar karena hanya dua persen dari investasi di Pulau Dewata yang dimiliki pengusaha putra daerah. Sisanya itu merupakan investasi asing maupun investasi nasional yang pemiliknya bukan orang Bali.
"Akibatnya, apa yang dihasilkan di daerah kita keuntungannya akan keluar, demikian juga dari sisi pajak dan kredit karena banyak transaksi yang dilakukan di luar Bali. Kita hidup dari pariwisata, namun hanya seberapa persen yang dapat dinikmati masyarakat kita," ujarnya.
Sadguna menyarankan diperlukan adanya suatu sistem yang bisa mempersatukan dan mengorganisasikan sumber-sumber kekuatan masyarakat Pulau Dewata sehingga dapat mengambil peluang ekonomi. "Jika tidak, maka peluang ekonomi maupun kesempatan kerja akan diambil orang lain serta diperlukan koreksi internal," katanya.
Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana khususnya mengharapkan agar organisasi Hindu di Bali bisa menyatukan langkah untuk turut membantu mensejahterakan umat.
"Selain mendorong peningkatan spiritualitas umat, sekaligus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Harus dimulai sekarang, jika tidak maka masyarakat kita akan semakin terdesak dan tantangan yang dihadapi semakin berat," ucapnya.
Ia mengharapkan semua harus bersatu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Bali agar lebih berdaya secara ekonomi.
Pada seminar ini juga menghadirkan pembicara lainnya yakni pengamat ekonomi Unud Prof Dr Wayan Ramantha, perwakilan PHDI Bali Suasti Puja, serta agamawan Ketut Wiana. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012