Pemerintah Kabupaten Badung Bali mendorong penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 prorakyat atau memihak kepentingan masyarakat.
"Kami berharap, penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kami putuskan bersama dewan dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat dan logis, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan Pemkab Badung juga setuju dan sepakat dengan DPRD Badung bahwa dalam situasi saat ini, semua mesti cermat dan hati-hati dalam menghitung kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja.
Kebutuhan minimal belanja itu bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Ini dilakukan untuk agar dapat memenuhi secara optimal serta dalam rangka memenuhi amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Baca juga: DPRD Bali: Peningkatan pendapatan harus seiring dengan kesejahteraan
Bupati Giri Prasta juga berterima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Badung yang telah memberi masukan, saran dan pemikiran demi mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju berdaya saing, sejahtera, mandiri.
Pihaknya juga mengapresiasi legislatif karena telah memaklumi kondisi kemampuan keuangan daerah dan berkenan menerima rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Badung 2023 dan tujuh rancangan Perda lainnya.
Menurutnya, dukungan konstruktif dari DPRD Badung atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan untuk menuntaskan segala kebijakan yang pro-masyarakat.
"Saya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan sehingga pembahasan dokumen penganggaran dan rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung dinamis dan konstruktif sesuai harapan kami bersama," tambah Bupati Giri Prasta.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan beberapa catatan atau pencermatan yang dilakukan DPRD Badung terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan tujuh rancangan Perda lainnya yang disampaikan pemerintah daerah.
"APBD ini betul-betul kami cermati pendapatan dan pengeluarannya, tadi pemerintah sudah meyakini bahwa semua rumusan-rumusan yang dijabarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang sifatnya prioritas dan mandatori melalui beberapa kajian," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Kami berharap, penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kami putuskan bersama dewan dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat dan logis, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan Pemkab Badung juga setuju dan sepakat dengan DPRD Badung bahwa dalam situasi saat ini, semua mesti cermat dan hati-hati dalam menghitung kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja.
Kebutuhan minimal belanja itu bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Ini dilakukan untuk agar dapat memenuhi secara optimal serta dalam rangka memenuhi amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Baca juga: DPRD Bali: Peningkatan pendapatan harus seiring dengan kesejahteraan
Bupati Giri Prasta juga berterima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Badung yang telah memberi masukan, saran dan pemikiran demi mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju berdaya saing, sejahtera, mandiri.
Pihaknya juga mengapresiasi legislatif karena telah memaklumi kondisi kemampuan keuangan daerah dan berkenan menerima rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Badung 2023 dan tujuh rancangan Perda lainnya.
Menurutnya, dukungan konstruktif dari DPRD Badung atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan untuk menuntaskan segala kebijakan yang pro-masyarakat.
"Saya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan sehingga pembahasan dokumen penganggaran dan rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung dinamis dan konstruktif sesuai harapan kami bersama," tambah Bupati Giri Prasta.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan beberapa catatan atau pencermatan yang dilakukan DPRD Badung terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan tujuh rancangan Perda lainnya yang disampaikan pemerintah daerah.
"APBD ini betul-betul kami cermati pendapatan dan pengeluarannya, tadi pemerintah sudah meyakini bahwa semua rumusan-rumusan yang dijabarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang sifatnya prioritas dan mandatori melalui beberapa kajian," ujar dia.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022