Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,9 miliar untuk mengendalikan inflasi di Pulau Dewata hingga akhir 2022 agar dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Jumat, mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat maka pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun.
"Dua persen ini dari sisa untuk tiga bulan ke depan. Untuk Bali, dua persen dari DTU yang tersisa itu sekitar Rp8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan lebih yakni sekitar Rp8,9 miliar," ujarnya.
Pada Juli 2022 inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.
"Di Bali ini, kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana," ucapnya. Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen.
Baca juga: Sekda : Bali raih sembilan kali WTP saat evaluasi SAKIP
Dewa Indra menambahkan dari sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, maka komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan telur yang bisa dilakukan intervensi oleh pemda.
"Semua bupati/wali kota sudah diperintahkan Bapak Gubernur untuk mengecek jumlah produksinya, apakah ada penurunan produksi? Kalau ada, Gubernur sudah menginstruksikan supaya bupati/wali Kota yang daerahnya sebagai produsen dari komoditas itu seperti cabai, bawang agar berupaya meningkatkan produksi," ucapnya.
Cara untuk meningkatkan produksi, lanjut dia, dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah disanggupi oleh para bupati/wali kota di Bali.
Kemudian, lanjutnya, juga harus diperhatikan jalur distribusi apakah ada gangguan atau tidak. "Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi," ucapnya.
Khusus untuk mengendalikan harga-harga, kata dia, petani tidak diminta menurunkan harga agar mereka dapat menikmati keuntungan dari inflasi yang terjadi di Bali. "Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasi," ujarnya.
"Pemprov Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas ini yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk membantu distribusi komoditas ini," kata Dewa Indra.
Baca juga: Sekda: Bali terima dana kompensasi ternak kena PMK Rp2,73 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Jumat, mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat maka pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun.
"Dua persen ini dari sisa untuk tiga bulan ke depan. Untuk Bali, dua persen dari DTU yang tersisa itu sekitar Rp8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan lebih yakni sekitar Rp8,9 miliar," ujarnya.
Pada Juli 2022 inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.
"Di Bali ini, kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana," ucapnya. Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen.
Baca juga: Sekda : Bali raih sembilan kali WTP saat evaluasi SAKIP
Dewa Indra menambahkan dari sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, maka komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan telur yang bisa dilakukan intervensi oleh pemda.
"Semua bupati/wali kota sudah diperintahkan Bapak Gubernur untuk mengecek jumlah produksinya, apakah ada penurunan produksi? Kalau ada, Gubernur sudah menginstruksikan supaya bupati/wali Kota yang daerahnya sebagai produsen dari komoditas itu seperti cabai, bawang agar berupaya meningkatkan produksi," ucapnya.
Cara untuk meningkatkan produksi, lanjut dia, dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah disanggupi oleh para bupati/wali kota di Bali.
Kemudian, lanjutnya, juga harus diperhatikan jalur distribusi apakah ada gangguan atau tidak. "Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi," ucapnya.
Khusus untuk mengendalikan harga-harga, kata dia, petani tidak diminta menurunkan harga agar mereka dapat menikmati keuntungan dari inflasi yang terjadi di Bali. "Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasi," ujarnya.
"Pemprov Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas ini yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk membantu distribusi komoditas ini," kata Dewa Indra.
Baca juga: Sekda: Bali terima dana kompensasi ternak kena PMK Rp2,73 miliar
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022