Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, Sabtu, resmi dilantik Gubernur Wayan Koster sebagai Penjabat Bupati Buleleng hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
"Prestasinya Ketut Lihadnyana sangat bagus. Segala manajemen kepegawaian itu total sudah digital tidak lagi menunggu lama-lama jadi cepat sekarang," kata Koster menyebutkan alasan penunjukan Ketut Lihadnyana sebagai Penjabat Bupati Buleleng itu di Denpasar.
Selama Lihadnyana memimpin BKDi, kata dia, Bali mampu meraih empat kategori terbaik dalam bidang kepegawaian dari enam yang dilombakan di seluruh Indonesia.
Selain itu, Lihadnyana dipilih lantaran berasal dari Busung Biu, Desa Kekeran, Kabupaten Buleleng, sehingga dirasa cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan gaya dan budaya setempat.
Penjabat Bupati Buleleng itu juga dinilai berani dan tegas dalam jalankan tugas. Hal ini terlihat dari pengalaman terdahulunya memimpin Kabupaten Badung sebagai pelaksana tugas selama 1 tahun.
Baca juga: Pemkab Buleleng olah lahan tidur jadi kebun sayur organik
Gubernur Bali menjelaskan bahwa pengisian Penjabat Bupati Buleleng ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengisian kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati sampai pelantikan bupati hasil pemilihan pada tahun 2024.
"Sekarang, 27 Agustus 2022, Pilkada Serentak 2024, jadi 2023 satu tahun, 2024 dua tahun sampai dilantik. Ini cukup lama jadi penjabat bupati seperti bupati kognitif tanpa pilkada," ujar Koster.
Gubernur Bali itu juga mengatakan bahwa pergantian jabatan ini harus dengan baik agar tak membuat suasana gaduh.
Ia berpesan agar penjabat terpilih mampu melaksanakan tugas dengan baik.
"Terkait dengan perizinan bisa dibuat berbeda dengan sebelumnya, juga harus hati-hati. Jangan semena-mena, betul-betul dilakukan dengan transparan dan tidak boleh main-main, sogok-sogok, atau suap menyuap," kata dia.
Baca juga: Sekda Buleleng minta SKPD tanam cabai guna kendalikan inflasi
Ia juga berharap agar Penjabat Bupati Buleleng dapat melanjutkan program bupati terdahulu, Agus Suradnyana, sehingga tak akan ada program terbengkalai.
Usai pelantikan, Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan jajaran forkompimda dan Sekda Buleleng, terutama dalam hal merumuskan perencanaan APBD perubahan dan persiapan APBD 2023.
"Kami akan coba merancang APBD yang produktif sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Buleleng. Tata kelola pemerintahan coba akan kami tata kembali sehingga Buleleng menjadi barometer bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali," kata Penjabat Bupati Buleleng kepada media di Denpasar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Prestasinya Ketut Lihadnyana sangat bagus. Segala manajemen kepegawaian itu total sudah digital tidak lagi menunggu lama-lama jadi cepat sekarang," kata Koster menyebutkan alasan penunjukan Ketut Lihadnyana sebagai Penjabat Bupati Buleleng itu di Denpasar.
Selama Lihadnyana memimpin BKDi, kata dia, Bali mampu meraih empat kategori terbaik dalam bidang kepegawaian dari enam yang dilombakan di seluruh Indonesia.
Selain itu, Lihadnyana dipilih lantaran berasal dari Busung Biu, Desa Kekeran, Kabupaten Buleleng, sehingga dirasa cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan gaya dan budaya setempat.
Penjabat Bupati Buleleng itu juga dinilai berani dan tegas dalam jalankan tugas. Hal ini terlihat dari pengalaman terdahulunya memimpin Kabupaten Badung sebagai pelaksana tugas selama 1 tahun.
Baca juga: Pemkab Buleleng olah lahan tidur jadi kebun sayur organik
Gubernur Bali menjelaskan bahwa pengisian Penjabat Bupati Buleleng ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengisian kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati sampai pelantikan bupati hasil pemilihan pada tahun 2024.
"Sekarang, 27 Agustus 2022, Pilkada Serentak 2024, jadi 2023 satu tahun, 2024 dua tahun sampai dilantik. Ini cukup lama jadi penjabat bupati seperti bupati kognitif tanpa pilkada," ujar Koster.
Gubernur Bali itu juga mengatakan bahwa pergantian jabatan ini harus dengan baik agar tak membuat suasana gaduh.
Ia berpesan agar penjabat terpilih mampu melaksanakan tugas dengan baik.
"Terkait dengan perizinan bisa dibuat berbeda dengan sebelumnya, juga harus hati-hati. Jangan semena-mena, betul-betul dilakukan dengan transparan dan tidak boleh main-main, sogok-sogok, atau suap menyuap," kata dia.
Baca juga: Sekda Buleleng minta SKPD tanam cabai guna kendalikan inflasi
Ia juga berharap agar Penjabat Bupati Buleleng dapat melanjutkan program bupati terdahulu, Agus Suradnyana, sehingga tak akan ada program terbengkalai.
Usai pelantikan, Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan jajaran forkompimda dan Sekda Buleleng, terutama dalam hal merumuskan perencanaan APBD perubahan dan persiapan APBD 2023.
"Kami akan coba merancang APBD yang produktif sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Buleleng. Tata kelola pemerintahan coba akan kami tata kembali sehingga Buleleng menjadi barometer bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali," kata Penjabat Bupati Buleleng kepada media di Denpasar.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022