Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menjamin pembangunan sarana wisata di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Suwung, Denpasar, tidak akan merusak kawasan tersebut karena dibangun terapung di areal kosong dengan menggunakan bahan alami seperti kayu.
"Tidak ada keinginan pemerintah provinsi ini untuk merusak atau mencaplok, karena ini merupakan lahan pemerintah pusat tetapi kami diminta mengelola sesuai dengan program Bali Blean and Green agar ke depan tetap lestari," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemprov Bali, I Ketut Teneng, saat mengunjungi Tahura Ngurah Rai di Suwung Kauh, Minggu.
Dia mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pemberitaan di beberapa media yang menyebutkan adanya tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengorbankan seluruh hutan mangrove itu sebagai kawasan pariwisata.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I Gede Nyoman Wiranatha mengatakan rencana pembangunan sarana pariwisata alam hanya akan dibangun di beberapa titik yang memiliki areal kosong dengan tidak menebang pohon bakau.
Sarana pariwisata yang rencananya akan dibangun oleh PT Tirta Rahmat Bahari itu di antaranya restoran terapung di dekat menara, dan 75 unit gazebo pasraman atau tempat peristirahatan terapung di areal kosong untuk kegiatan religi ataupun bagi peneliti, yang menggunakan bahan alami seperi dari kayu.
"Jumlah unit tersebut akan ditentukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penentuan terakhir kita tentukan sistem kolaborasi sesuai dengan berapa jumlah yang diperkenankan, belum tentu semua rencana itu lolos," katanya.
Sementara itu terkait adanya tudingan tidak adanya koordinasi dengan wakil rakyat, Wiranatha menjelaskan bahwa secara normatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, cukup dengan rekomendasi instansi teknis di antaranya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Ngurah Rai, serta instansi terkait di bidang pariwisata.
"Koordinasi akan kami lakukan nanti setelah menyusun kolaborasi karena disana akan ditentukan berapa yang harus dibangun, berapa dana yang akan kami masukkan terkait dengan PAD, itu yang masih perlu tindaklanjut," katanya.(DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Tidak ada keinginan pemerintah provinsi ini untuk merusak atau mencaplok, karena ini merupakan lahan pemerintah pusat tetapi kami diminta mengelola sesuai dengan program Bali Blean and Green agar ke depan tetap lestari," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemprov Bali, I Ketut Teneng, saat mengunjungi Tahura Ngurah Rai di Suwung Kauh, Minggu.
Dia mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pemberitaan di beberapa media yang menyebutkan adanya tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengorbankan seluruh hutan mangrove itu sebagai kawasan pariwisata.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I Gede Nyoman Wiranatha mengatakan rencana pembangunan sarana pariwisata alam hanya akan dibangun di beberapa titik yang memiliki areal kosong dengan tidak menebang pohon bakau.
Sarana pariwisata yang rencananya akan dibangun oleh PT Tirta Rahmat Bahari itu di antaranya restoran terapung di dekat menara, dan 75 unit gazebo pasraman atau tempat peristirahatan terapung di areal kosong untuk kegiatan religi ataupun bagi peneliti, yang menggunakan bahan alami seperi dari kayu.
"Jumlah unit tersebut akan ditentukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penentuan terakhir kita tentukan sistem kolaborasi sesuai dengan berapa jumlah yang diperkenankan, belum tentu semua rencana itu lolos," katanya.
Sementara itu terkait adanya tudingan tidak adanya koordinasi dengan wakil rakyat, Wiranatha menjelaskan bahwa secara normatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, cukup dengan rekomendasi instansi teknis di antaranya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Ngurah Rai, serta instansi terkait di bidang pariwisata.
"Koordinasi akan kami lakukan nanti setelah menyusun kolaborasi karena disana akan ditentukan berapa yang harus dibangun, berapa dana yang akan kami masukkan terkait dengan PAD, itu yang masih perlu tindaklanjut," katanya.(DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012