Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengkritisi persoalan polusi udara di Ibu Kota di HUT ke-495 DKI Jakarta.
"Ada tiga penyebab utama permasalahan udara di Ibu Kota," kata salah satu Tim Kajian dan Advokasi Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (DLH BEM UI) Panji Raharjo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Tiga penyebab itu, yakni kemacetan lalu lintas, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dan persampahan yang tak kunjung usai sehingga kian menimbulkan persoalan bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Baca juga: Polusi persingkat usia hidup orang Indonesia 2,5 tahun
Guna mengatasi itu, DLH BEM UI merekomendasikan kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi tiga akar penyebab tersebut.
Pertama, permasalahan kemacetan Ibu Kota yang dapat ditangani dengan mempertegas peraturan mengenai pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, meningkatkan kualitas layanan umum untuk menerapkan sistem "pull and push" dan mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor sebagai mode transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Kedua, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dapat ditangani dengan mengakselerasi penyusunan peraturan pelaksanaan yang mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut, menurut Panji, dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan EBT serta mengintensifkan riset dan pengembangan yang dapat mendukung progres lokalisasi EBT.
Ketiga, permasalahan sampah yang tak kunjung usai yang dapat ditangani dengan menerapkan konsep "circular economy" untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang serta meningkatkan kapasitas penyediaan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang lebih merata.
Kemudian mengkaji potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta meningkatkan edukasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pemilahan sampah dan "food waste".
Baca juga: Presiden: penggunaan kendaraan listrik kurangi polusi
Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Amira Widya Damayanti menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal permasalahan polusi udara di DKI Jakarta.
Amira menilai UI sebagai kampus yang berada di sekitar Ibu Kota memiliki kewajiban untuk turut berperan menanggulangi permasalahan yang melanda DKI Jakarta.
BEM UI pun merupakan bagian dari civitas UI bertanggung jawab secara moral untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan polusi udara Jakarta yang kian hari semakin mengkhawatirkan.
Amira berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempertimbangkan rekomendasi DLH BEM UI menjadi bagian dari rumusan kebijakan pada masa mendatang.
"Diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan ke depannya," kata Amira.
Baca juga: Polusi udara faktor penyebab kanker paru
Pada kesempatan itu, DLH BEM UI merilis infografis berjudul “Di Balik Hajatan Warga Ibu Kota: Terdapat Permasalahan Udara yang Belum Pantas Untuk Disyukuri” bertepatan dengan peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta pada Rabu.
DKI Jakarta sempat menduduki peringkat sebagai Ibu Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia oleh situs AQI (Air Quality Index) pada Rabu (15/6).
Bahkan, konsentrasi partikel pengotor udara mencapai 23.6 kali dari panduan kualitas udara yang diizinkan oleh WHO. Fenomena kabut tebal yang juga menyelimuti perkotaan menjadi indikator buruk terhadap sistem pengelolaan polusi udara yang belum ditangani dengan baik.
Sebelumnya (20/6), Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penanganan polusi udara di Ibu Kota tidak bisa diselesaikan satu pihak, melainkan butuh upaya dan kontribusi banyak sektor lainnya.
"Tidak bisa secara sepihak atau parsial, semua harus komprehensif, program itu disusun," kata Riza.
Menurut dia, program "langit biru" yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu dan tidak mudah serta melibatkan semua pihak.
Adapun program dalam mendukung langit biru itu, kata dia, juga harus dilaksanakan komprehensif.
Program langit itu di antaranya pengurangan kendaraan pribadi, uji emisi, hingga menggenjot ruang terbuka hijau.
Baca juga: Bali Hening Tanpa Polusi Saat Nyepi
Tak hanya itu, pengendalian pencemaran lingkungan oleh perusahaan juga dilakukan komprehensif.
Riza mengakui soal polusi udara masih pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, sama halnya dengan masalah macet dan banjir yang menjadi PR, meski upaya mengendalikan permasalahan itu terus dilakukan.
"Tentang polusi udara program langit biru itu memang tidak mudah, perlu waktu, tidak bisa sepihak," ucapnya.
Sejak beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta memburuk berdasarkan pengamatan lembaga data kualitas udara, IQ Air.
IQ Air bahkan mencatat Jakarta beberapa kali berada di posisi pertama kota di dunia dengan polusi udara tidak sehat alias buruk.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BEM UI kritisi persoalan polusi udara di DKI Jakarta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Ada tiga penyebab utama permasalahan udara di Ibu Kota," kata salah satu Tim Kajian dan Advokasi Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (DLH BEM UI) Panji Raharjo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Tiga penyebab itu, yakni kemacetan lalu lintas, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dan persampahan yang tak kunjung usai sehingga kian menimbulkan persoalan bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Baca juga: Polusi persingkat usia hidup orang Indonesia 2,5 tahun
Guna mengatasi itu, DLH BEM UI merekomendasikan kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi tiga akar penyebab tersebut.
Pertama, permasalahan kemacetan Ibu Kota yang dapat ditangani dengan mempertegas peraturan mengenai pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, meningkatkan kualitas layanan umum untuk menerapkan sistem "pull and push" dan mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor sebagai mode transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Kedua, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dapat ditangani dengan mengakselerasi penyusunan peraturan pelaksanaan yang mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut, menurut Panji, dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan EBT serta mengintensifkan riset dan pengembangan yang dapat mendukung progres lokalisasi EBT.
Ketiga, permasalahan sampah yang tak kunjung usai yang dapat ditangani dengan menerapkan konsep "circular economy" untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang serta meningkatkan kapasitas penyediaan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang lebih merata.
Kemudian mengkaji potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta meningkatkan edukasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pemilahan sampah dan "food waste".
Baca juga: Presiden: penggunaan kendaraan listrik kurangi polusi
Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Amira Widya Damayanti menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal permasalahan polusi udara di DKI Jakarta.
Amira menilai UI sebagai kampus yang berada di sekitar Ibu Kota memiliki kewajiban untuk turut berperan menanggulangi permasalahan yang melanda DKI Jakarta.
BEM UI pun merupakan bagian dari civitas UI bertanggung jawab secara moral untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan polusi udara Jakarta yang kian hari semakin mengkhawatirkan.
Amira berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempertimbangkan rekomendasi DLH BEM UI menjadi bagian dari rumusan kebijakan pada masa mendatang.
"Diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan ke depannya," kata Amira.
Baca juga: Polusi udara faktor penyebab kanker paru
Pada kesempatan itu, DLH BEM UI merilis infografis berjudul “Di Balik Hajatan Warga Ibu Kota: Terdapat Permasalahan Udara yang Belum Pantas Untuk Disyukuri” bertepatan dengan peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta pada Rabu.
DKI Jakarta sempat menduduki peringkat sebagai Ibu Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia oleh situs AQI (Air Quality Index) pada Rabu (15/6).
Bahkan, konsentrasi partikel pengotor udara mencapai 23.6 kali dari panduan kualitas udara yang diizinkan oleh WHO. Fenomena kabut tebal yang juga menyelimuti perkotaan menjadi indikator buruk terhadap sistem pengelolaan polusi udara yang belum ditangani dengan baik.
Sebelumnya (20/6), Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penanganan polusi udara di Ibu Kota tidak bisa diselesaikan satu pihak, melainkan butuh upaya dan kontribusi banyak sektor lainnya.
"Tidak bisa secara sepihak atau parsial, semua harus komprehensif, program itu disusun," kata Riza.
Menurut dia, program "langit biru" yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu dan tidak mudah serta melibatkan semua pihak.
Adapun program dalam mendukung langit biru itu, kata dia, juga harus dilaksanakan komprehensif.
Program langit itu di antaranya pengurangan kendaraan pribadi, uji emisi, hingga menggenjot ruang terbuka hijau.
Baca juga: Bali Hening Tanpa Polusi Saat Nyepi
Tak hanya itu, pengendalian pencemaran lingkungan oleh perusahaan juga dilakukan komprehensif.
Riza mengakui soal polusi udara masih pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, sama halnya dengan masalah macet dan banjir yang menjadi PR, meski upaya mengendalikan permasalahan itu terus dilakukan.
"Tentang polusi udara program langit biru itu memang tidak mudah, perlu waktu, tidak bisa sepihak," ucapnya.
Sejak beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta memburuk berdasarkan pengamatan lembaga data kualitas udara, IQ Air.
IQ Air bahkan mencatat Jakarta beberapa kali berada di posisi pertama kota di dunia dengan polusi udara tidak sehat alias buruk.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BEM UI kritisi persoalan polusi udara di DKI Jakarta
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022