Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan optimistis program pemberdayaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, Bali, dapat berhasil dan menjadi inspirasi bagi pemberdayaan di daerah lain.
"Program pemberdayaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini (Desa Sumberklampok). Saya yakin program ini akan berhasil dan menjadi inspirasi untuk daerah lain," kata Moeldoko dalam acara penyerahan 21 program pemberdayaan hasil integrasi lintas kementerian di Desa Sumberklampok, Buleleng, Bali, Selasa.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Moeldoko menegaskan Reforma Agraria bukan hanya soal pembagian tanah, melainkan juga pemberdayaan. Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan tanah yang sudah menjalani redistribusi harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan, katanya.
KSP, yang bertugas mengawal program prioritas dan strategis Presiden dan Wakil Presiden, langsung berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah. Pemerintah kemudian menetapkan Desa Sumberklampok sebagai daerah percontohan pelaksanaan program pemberdayaan untuk program Reforma Agraria.
"Penyerahan program pemberdayaan hari ini hasil orkestrasi KSP bersama lintas kementerian. Untuk itu, program dilakukan secara terpadu. Kalau dinominalkan bisa mencapai Rp10 miliar," jelas Moeldoko.
Baca juga: Sekda Buleleng: percepat realisasi belanja pemulihan ekonomi
Dia menambahkan program pemberdayaan di Desa Sumbeklampok merupakan yang pertama dan akan menjadi model pemberdayaan program Reforma Agraria bagi daerah-daerah lain.
"Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil," katanya.
Penyerahan 21 program pemberdayaan di Desa Sumberklampok tersebut melibatkan sejumlah K/L terkait, yakni KSP, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Program pemberdayaan itu meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, lima kegiatan Kementan, satu kegiatan Kemendes PDTT, serta pemetaan sosial dari Kementerian ATR/BPN.
Wujud pelaksanaan program tersebut berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan, antara lain 100 ekor sapi bali, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, serta pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Hingga saat ini, sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui Kementrian ATR/BPN di seluruh provinsi. Untuk Desa Sumberklampok sendiri, Pemerintah telah menyerahkan 1.613 sertifikat dengan redistribusi tanah seluas 458,7 hektare.
Baca juga: Gubernur Bali serahkan 69 sertifikat kepada warga Kali Unda Klungkung
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Program pemberdayaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini (Desa Sumberklampok). Saya yakin program ini akan berhasil dan menjadi inspirasi untuk daerah lain," kata Moeldoko dalam acara penyerahan 21 program pemberdayaan hasil integrasi lintas kementerian di Desa Sumberklampok, Buleleng, Bali, Selasa.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Moeldoko menegaskan Reforma Agraria bukan hanya soal pembagian tanah, melainkan juga pemberdayaan. Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan tanah yang sudah menjalani redistribusi harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan, katanya.
KSP, yang bertugas mengawal program prioritas dan strategis Presiden dan Wakil Presiden, langsung berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah. Pemerintah kemudian menetapkan Desa Sumberklampok sebagai daerah percontohan pelaksanaan program pemberdayaan untuk program Reforma Agraria.
"Penyerahan program pemberdayaan hari ini hasil orkestrasi KSP bersama lintas kementerian. Untuk itu, program dilakukan secara terpadu. Kalau dinominalkan bisa mencapai Rp10 miliar," jelas Moeldoko.
Baca juga: Sekda Buleleng: percepat realisasi belanja pemulihan ekonomi
Dia menambahkan program pemberdayaan di Desa Sumbeklampok merupakan yang pertama dan akan menjadi model pemberdayaan program Reforma Agraria bagi daerah-daerah lain.
"Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil," katanya.
Penyerahan 21 program pemberdayaan di Desa Sumberklampok tersebut melibatkan sejumlah K/L terkait, yakni KSP, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Program pemberdayaan itu meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, lima kegiatan Kementan, satu kegiatan Kemendes PDTT, serta pemetaan sosial dari Kementerian ATR/BPN.
Wujud pelaksanaan program tersebut berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan, antara lain 100 ekor sapi bali, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, serta pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Hingga saat ini, sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui Kementrian ATR/BPN di seluruh provinsi. Untuk Desa Sumberklampok sendiri, Pemerintah telah menyerahkan 1.613 sertifikat dengan redistribusi tanah seluas 458,7 hektare.
Baca juga: Gubernur Bali serahkan 69 sertifikat kepada warga Kali Unda Klungkung
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022