FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pendidikan) Bali menyerahkan kajian kepada dewan perwakilan untuk mempertahankan sistem pendidikan gratis bagi siswa miskin di SMAN Bali Mandara di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin.
Kajian data yang dibawa FKPP bersama 50 alumni SMAN Bali Mandara ini berisi alasan mengapa mereka ingin mempertahankan sistem sekolah yang menjamin pendidikan bagi anak keluarga miskin tersebut.
"Jika sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin ini dihapuskan dengan pola sama rata, membagi rata biaya-biaya sekolah, itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan," kata Ketua FKPP Sae Tanju dalam orasinya.
Baca juga: Disdikpora: PPDB SMAN Bali Mandara tak lagi untuk siswa miskin (video)
Dalam kajian yang dibuat, berisi input kesejahteraan orang tua siswa SMAN Bali Mandara, di mana semua siswa terpilih berasal dari keluarga sangat miskin dengan 90 persen pendapatan orang tua di bawah Rp2 juta per tahun.
“Dengan penghasilan sebesar itu, maka keluarga siswa tergolong dalam kategori kemiskinan absolut yang berlangsung turun temurun,” kata Sae di Denpasar.
Dalam kajian tersebut dijabarkan pula kategori kemiskinan siswa yang bersekolah di SMAN Bali Mandara. Siswa yang diterima melalui seleksi yang ketat dengan kategori miskin yang wajib dipenuhi, sehingga yang lebih miskin akan bernasib baik diterima.
Selain tingkat kesejahteraan, ada pula input tingkat kecerdasan intelektual siswa. Siswa yang diterima bersekolah adalah kategori siswa yang tingkat kecerdasan intelektualnya rendah saat di SMP.
Terkait standar pembiayaan SMAN Bali Mandara berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) berada di angka Rp4,46 miliar per tahun atau Rp825 ribu per siswa setiap bulannya.
Data ini berbeda dengan acuan Tim Pokli Pembangunan Bali Prof Damriyasa yang menyebut SMAN Bali Mandara menghabiskan biaya Rp20-22 juta per anak per tahun atau Rp18,3 miliar untuk satu angkatan.
Baca juga: Alumni SMAN "Bali Mandara" terima beasiswa masuk Universitas Shizuoka
Sae juga mengatakan bahwa keluaran dari lulusan siswa SMAN Bali Mandara tidak perlu diragukan.
"Lulusan SMAN Bali Mandara berprestasi sangat baik. Lulusan siswa angkatan 2011-2014 sebanyak 96 persen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (luar negeri, PTN/PTS/Ikatan dinas)," ujarnya kepada media.
Selain itu pihaknya turut mengkaji prestasi siswa selama ini. Siswa yang berprestasi di tingkat internasional mencapai 2,1 persen, berprestasi nasional 14,5 persen, regional 6,3 persen, dan provinsi 66,2 persen dari total 1.289 prestasi.
Sistem sekolah asrama yang ditujukan bagi siswa miskin di Bali ini juga mampu meningkatkan strata sosial keluarga siswa. Distribusi pendapatan 95 persen alumni lulusan 2011-2014 SMAN Bali Mandara rata-rata mencapai Rp7,3 juta per bulan.
Dari data yang ditawarkan, pihak FKPP dan alumni SMAN Bali Mandara berharap agar kebijakan perubahan sistem sekolah bagi siswa miskin ini tidak dihapuskan.
"Sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara, bila perlu dikembangkan ke daerah-daerah lain di Provinsi Bali," kata Sae memberi solusi.
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Kory yang hadir pagi tadi memberi penjelasan terkait perubahan sistem di SMAN Bali Mandara.
"Di tingkat provinsi akhir-akhir ini kita terkendala dengan anggaran karena COVID-19, kemudian diadakan kajian dari tim provinsi yang melahirkan kebijakan," kata Sugawa di Denpasar.
Sugawa menyebut dari hasil kajian milik Provinsi Bali, masih banyak penduduk miskin yang memerlukan bantuan, sedangkan daya tampung di SMAN Bali Mandara terbatas.
Berangkat dari sana, maka dibuat kebijakan dengan tujuan keadilan sama rata, sehingga siswa miskin lainnya yang ada di Bali dapat melanjutkan pendidikan, namun demikian akan berimbas pada calon siswa yang ingin mengenyam pendidikan asrama di SMAN Bali Mandara.
Dari hasil pertemuan FKPP, alumni SMAN Bali Mandara dan DPRD Provinsi Bali hari ini, Sugawa mengatakan akan mengkaji data yang diberikan untuk mencari jalan tengah permasalahan ini.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022