Presiden Joko Widodo mengingatkan
masyarakat terkait kondisi rantai pasok pangan dunia yang kini tercatat sudah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan, akibat konflik global.
Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Jakarta, Sabtu.
"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Menkeu waspadai dampak penguncian di China dan perang di Ukraina
Presiden menjelaskan bahwa puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Salah satu negara yakni India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.
Langkah larangan ekspor ini diambil saat dunia sedang mengalami kelangkaan bahan pangan seperti gandum. Hal ini diakibatkan oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dua negara yang juga termasuk produsen gandum terbesar dunia.
Oleh karenanya, Presiden mewanti-wanti posisi Indonesia yang masih harus mengimpor gandum serta sejumlah komoditas lainnya, seperti jagung dan kedelai.
Baca juga: Putin bahas ekspor gandum dari Ukraina ke Prancis dan Jerman
Namun untuk komoditas beras, sebagai bahan pangan utama, Presiden mengatakan Indonesia patut bersyukur karena sudah tiga tahun terakhir tidak lagi mengimpor beras.
"Hati-hati yang urusan beras, biasanya kita impor 2 juta ton, sudah tiga tahun ini kita tidak impor beras sama sekali. Ini patut kita syukuri, berkat tadi bendungan yang sudah kita bangun," kata Presiden.
Presiden menambahkan bahwa sistem irigasi untuk pangan didukung oleh pembangunan 29 bendungan yang sudah terealisasi dari target 65 bendungan.
Surplus Beras
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kondisi surplus produksi beras sebanyak 9,7 juta ton di akhir tahun 2021 sebagai bentuk ketahanan pangan nasional di komoditas pangan.
"Buktinya kita memiliki surplus 9,7 juta beras. Saya ingat betul bagaimana setiap tiga bulan terakhir kita selalu cek stok pangan, beberapa waktu yang lalu beberapa stok pangan kita ada di 1,5 juta, paling mentok 2 juta. Namun hari ini kita bisa 9,7 juta. Ini prestasi yang luar biasa," kata Kapolri.
Baca juga: Presiden Bank Dunia sebut perang di Ukraina dapat picu resesi dunia
Saat menghadiri acara Gebyar Ekspor Pertanian di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar (10/6),
Kapolri meyakini cita-cita ekspor beras produksi dalam negeri bisa terwujud dalam tahun mendatang.
Kapolri berharap sinergi Polri dan Kementerian Pertanian terus meningkat, sehingga pengawalan terhadap pembangunan sektor pertanian dapat terus dilakukan. Terlebih lagi, kata Sigit, Polri sebagai institusi keamanan juga turut berperan terhadap keamanan ketersediaan makanan.
"Sinergitas antara pemangku pertanian untuk melakukan aksi dari hulu ke hilir harus kita perkuat. Salah satunya dengan polisi. Saya tadi juga mendengar dalam setiap keliling ke daerah Pak Menteri selalu minta Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau," katanya.
Kementerian Pertanian menggelar Gebyar Ekspor Pertanian yang diselenggarakan secara serentak dari 34 provinsi yang volumenya mencapai 1,3 juta ton dengan nilai Rp14,4 triliun ke 124 negara di hari terakhir tahun 2021.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden ingatkan sudah 22 negara stop ekspor pangan
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
masyarakat terkait kondisi rantai pasok pangan dunia yang kini tercatat sudah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan, akibat konflik global.
Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Jakarta, Sabtu.
"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Menkeu waspadai dampak penguncian di China dan perang di Ukraina
Presiden menjelaskan bahwa puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Salah satu negara yakni India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.
Langkah larangan ekspor ini diambil saat dunia sedang mengalami kelangkaan bahan pangan seperti gandum. Hal ini diakibatkan oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dua negara yang juga termasuk produsen gandum terbesar dunia.
Oleh karenanya, Presiden mewanti-wanti posisi Indonesia yang masih harus mengimpor gandum serta sejumlah komoditas lainnya, seperti jagung dan kedelai.
Baca juga: Putin bahas ekspor gandum dari Ukraina ke Prancis dan Jerman
Namun untuk komoditas beras, sebagai bahan pangan utama, Presiden mengatakan Indonesia patut bersyukur karena sudah tiga tahun terakhir tidak lagi mengimpor beras.
"Hati-hati yang urusan beras, biasanya kita impor 2 juta ton, sudah tiga tahun ini kita tidak impor beras sama sekali. Ini patut kita syukuri, berkat tadi bendungan yang sudah kita bangun," kata Presiden.
Presiden menambahkan bahwa sistem irigasi untuk pangan didukung oleh pembangunan 29 bendungan yang sudah terealisasi dari target 65 bendungan.
Surplus Beras
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kondisi surplus produksi beras sebanyak 9,7 juta ton di akhir tahun 2021 sebagai bentuk ketahanan pangan nasional di komoditas pangan.
"Buktinya kita memiliki surplus 9,7 juta beras. Saya ingat betul bagaimana setiap tiga bulan terakhir kita selalu cek stok pangan, beberapa waktu yang lalu beberapa stok pangan kita ada di 1,5 juta, paling mentok 2 juta. Namun hari ini kita bisa 9,7 juta. Ini prestasi yang luar biasa," kata Kapolri.
Baca juga: Presiden Bank Dunia sebut perang di Ukraina dapat picu resesi dunia
Saat menghadiri acara Gebyar Ekspor Pertanian di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar (10/6),
Kapolri meyakini cita-cita ekspor beras produksi dalam negeri bisa terwujud dalam tahun mendatang.
Kapolri berharap sinergi Polri dan Kementerian Pertanian terus meningkat, sehingga pengawalan terhadap pembangunan sektor pertanian dapat terus dilakukan. Terlebih lagi, kata Sigit, Polri sebagai institusi keamanan juga turut berperan terhadap keamanan ketersediaan makanan.
"Sinergitas antara pemangku pertanian untuk melakukan aksi dari hulu ke hilir harus kita perkuat. Salah satunya dengan polisi. Saya tadi juga mendengar dalam setiap keliling ke daerah Pak Menteri selalu minta Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau," katanya.
Kementerian Pertanian menggelar Gebyar Ekspor Pertanian yang diselenggarakan secara serentak dari 34 provinsi yang volumenya mencapai 1,3 juta ton dengan nilai Rp14,4 triliun ke 124 negara di hari terakhir tahun 2021.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden ingatkan sudah 22 negara stop ekspor pangan
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022