Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong perempuan lebih banyak dilibatkan dalam aksi kebencanaan sehingga mereka punya kemampuan mengurangi risiko bencana dan mengantisipasi krisis.
“Tentu saja dalam tiap bencana yang paling menjadi korban perempuan dan anak-anak, makanya bagaimana mitigasi penanggulangan bencana saya harap perempuan diberi peran dan peluang untuk berpartisipasi,” kata Puan Maharani menjawab pertanyaan ANTARA usai menghadiri rapat pleno yang menjadi rangkaian GPDRR di Badung, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan apabila kapasitas perempuan dan anak-anak ditingkatkan untuk menghadapi bencana, maka mereka bukan lagi kelompok yang rentan, melainkan kelompok yang berdaya.
Baca juga: Ketua DPR jelaskan peran parlemen kurangi risiko bencana
Peran perempuan dalam aksi kebencanaan jadi salah satu isu yang mendapat perhatian pada penyelenggaraan Sesi Ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR).
Dalam pertemuan itu yang berlangsung pada 25–28 Mei 2022, ribuan delegasi yang berasal dari hampir 200 negara, lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, badan-badan PBB, membahas mengenai aksi dan komitmen global dalam mengurangi risiko bencana.
Ketua DPR RI pada rangkaian GPDRR 2022 turut memberi sambutannya pada rapat pleno kedua yang membahas evaluasi jangka menengah Kerangka Kerja Sendai.
Kerangka Kerja Sendai merupakan kesepakatan pertama yang dibuat pasca-agenda pembangunan dunia 2015 yang fokus menggalang komitmen dan aksi global dalam mengurangi risiko bencana. Kesepakatan itu berlaku sejak 2015 dan diharapkan target-targetnya terpenuhi pada 2030.
Baca juga: Ketua DPR: COVID-19 jadi alarm kerja sama global
UNDRR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) merupakan lembaga PBB yang ditugaskan untuk mengawasi penerapan Kerangka Kerja Sendai, yang saat ini telah disepakati lebih dari 180 negara termasuk Indonesia.
Sementara itu, GPDRR jadi forum lintas lembaga dan lintas negara yang telah diakui oleh Majelis Umum PBB untuk membahas upaya dunia serta tantangan dan hambatan menerapkan Kerangka Kerja Sendai.
Rapat pleno kedua pada Kamis membahas peran dan kerja sama yang dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam aksi kebencanaan.
Hasil rapat pleno itu nantinya akan dilaporkan pada penghujung kegiatan GPDRR 2022 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Evaluasi Jangka Menengah Kerangka Kerja Sendai di New York, Amerika Serikat, pada 18--19 Mei 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
“Tentu saja dalam tiap bencana yang paling menjadi korban perempuan dan anak-anak, makanya bagaimana mitigasi penanggulangan bencana saya harap perempuan diberi peran dan peluang untuk berpartisipasi,” kata Puan Maharani menjawab pertanyaan ANTARA usai menghadiri rapat pleno yang menjadi rangkaian GPDRR di Badung, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan apabila kapasitas perempuan dan anak-anak ditingkatkan untuk menghadapi bencana, maka mereka bukan lagi kelompok yang rentan, melainkan kelompok yang berdaya.
Baca juga: Ketua DPR jelaskan peran parlemen kurangi risiko bencana
Peran perempuan dalam aksi kebencanaan jadi salah satu isu yang mendapat perhatian pada penyelenggaraan Sesi Ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR).
Dalam pertemuan itu yang berlangsung pada 25–28 Mei 2022, ribuan delegasi yang berasal dari hampir 200 negara, lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, badan-badan PBB, membahas mengenai aksi dan komitmen global dalam mengurangi risiko bencana.
Ketua DPR RI pada rangkaian GPDRR 2022 turut memberi sambutannya pada rapat pleno kedua yang membahas evaluasi jangka menengah Kerangka Kerja Sendai.
Kerangka Kerja Sendai merupakan kesepakatan pertama yang dibuat pasca-agenda pembangunan dunia 2015 yang fokus menggalang komitmen dan aksi global dalam mengurangi risiko bencana. Kesepakatan itu berlaku sejak 2015 dan diharapkan target-targetnya terpenuhi pada 2030.
Baca juga: Ketua DPR: COVID-19 jadi alarm kerja sama global
UNDRR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) merupakan lembaga PBB yang ditugaskan untuk mengawasi penerapan Kerangka Kerja Sendai, yang saat ini telah disepakati lebih dari 180 negara termasuk Indonesia.
Sementara itu, GPDRR jadi forum lintas lembaga dan lintas negara yang telah diakui oleh Majelis Umum PBB untuk membahas upaya dunia serta tantangan dan hambatan menerapkan Kerangka Kerja Sendai.
Rapat pleno kedua pada Kamis membahas peran dan kerja sama yang dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam aksi kebencanaan.
Hasil rapat pleno itu nantinya akan dilaporkan pada penghujung kegiatan GPDRR 2022 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Evaluasi Jangka Menengah Kerangka Kerja Sendai di New York, Amerika Serikat, pada 18--19 Mei 2023.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022