Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 1.500 personel Komando Daerah Militer IX/Udayana siap mengamankan sidang Forum Demokrasi Bali atau BDF yang akan berlangsung di Nusa Dua, 10 hingga 11 Desember 2009.
"Jumlah itu masih ditambah dengan kekuatan kepolisian hampir 550 personel dan pengamanan swakarsa, seperti pecalang dan tenaga pengaman setempat dengan jumlah sangat banyak," kata Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan di Denpasar, Selasa.
Ditemui wartawan seusai memimpin gelar pasukan di Lapangan Niti Mandala, ia berharap agar Bali, sebagai ikon Indonesia dan pulau perdamaian ini, dicederai dengan kegiatan yang dapat merugikan bangsa sendiri. Karena itu terorisme tetap menjadi prioritas utama pengamanan.
Dia berharap agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat mencederai secara fisik hingga mengganggu kelancaran sidang BDF ini. Permasalahan yang marak dan muncul di Jakarta jangan sampai berimbas dan dibawa sampai ke Bali.
Menurut dia, Bali dipilih sebagai lokasi sidang BDF karena memang suasananya yang nyaman dan aman. BDF merupakan gagasan dari bangsa Indonesia sehingga diharapkan jangan sampai menimbulkan aib di pekarangan kita sendiri.
"Jangan ada yang mencoba mengganggu pergerakan jalur VVIP. Peluang apapun untuk berbuat kekacauan maka aparat keamanan tidak akan memberikan toleransi," ujarnya.
Sikap tegas ini dilakukan untuk menghindari orang berbuat anarkis yang awalnya hanya melempar batu, sepatu, bahkan bukan tidak mungkin bisa saja granat atau bahan peledak lainnya.
"Kami bukannya tak ingin memberikan ruang untuk menyampaikan opini dan aspirasi terkait aksi 9 Desember, tapi kami semua tak mau ambil resiko dan wartawan pun juga diharapkan dapat mengerti tentang sikap tegas yang kami lakukan," kata dia.
Untuk pengamanan itu, selain peralatan di Kodam IX/Udayana, juga mendapat bantuan dari Mabes TNI serta disiapkan alat komunikasi yang langsung dipantau dari Mabes TNI maupun Polri.
Keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden langsung melekat dengan TNI karena ada beberapa negara yang memang langsung dihadiri kepala negara maupun pemerintahan. Sementara ini negara yang sudah konfirmasi dan memastikan diri untuk hadir adalah, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Jepang.
"Seluruh jajaran keamanan siap melakukan pengamanan, bahkan bagi yang ingin mengacaukan Bali akan kami kejar. Bahkan sebelum masuk Bali sudah kami cegat dulu," kata Hotmangaradja. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2009
"Jumlah itu masih ditambah dengan kekuatan kepolisian hampir 550 personel dan pengamanan swakarsa, seperti pecalang dan tenaga pengaman setempat dengan jumlah sangat banyak," kata Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan di Denpasar, Selasa.
Ditemui wartawan seusai memimpin gelar pasukan di Lapangan Niti Mandala, ia berharap agar Bali, sebagai ikon Indonesia dan pulau perdamaian ini, dicederai dengan kegiatan yang dapat merugikan bangsa sendiri. Karena itu terorisme tetap menjadi prioritas utama pengamanan.
Dia berharap agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat mencederai secara fisik hingga mengganggu kelancaran sidang BDF ini. Permasalahan yang marak dan muncul di Jakarta jangan sampai berimbas dan dibawa sampai ke Bali.
Menurut dia, Bali dipilih sebagai lokasi sidang BDF karena memang suasananya yang nyaman dan aman. BDF merupakan gagasan dari bangsa Indonesia sehingga diharapkan jangan sampai menimbulkan aib di pekarangan kita sendiri.
"Jangan ada yang mencoba mengganggu pergerakan jalur VVIP. Peluang apapun untuk berbuat kekacauan maka aparat keamanan tidak akan memberikan toleransi," ujarnya.
Sikap tegas ini dilakukan untuk menghindari orang berbuat anarkis yang awalnya hanya melempar batu, sepatu, bahkan bukan tidak mungkin bisa saja granat atau bahan peledak lainnya.
"Kami bukannya tak ingin memberikan ruang untuk menyampaikan opini dan aspirasi terkait aksi 9 Desember, tapi kami semua tak mau ambil resiko dan wartawan pun juga diharapkan dapat mengerti tentang sikap tegas yang kami lakukan," kata dia.
Untuk pengamanan itu, selain peralatan di Kodam IX/Udayana, juga mendapat bantuan dari Mabes TNI serta disiapkan alat komunikasi yang langsung dipantau dari Mabes TNI maupun Polri.
Keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden langsung melekat dengan TNI karena ada beberapa negara yang memang langsung dihadiri kepala negara maupun pemerintahan. Sementara ini negara yang sudah konfirmasi dan memastikan diri untuk hadir adalah, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Jepang.
"Seluruh jajaran keamanan siap melakukan pengamanan, bahkan bagi yang ingin mengacaukan Bali akan kami kejar. Bahkan sebelum masuk Bali sudah kami cegat dulu," kata Hotmangaradja. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2009