Pekanbaru (Antara Bali) - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat I Gusti Putu Artha, menilai pemerintah kurang serius menyiapkan Pemilihan Umum 2014, dan tidak mau belajar dari pengalaman buruk pelaksanaan pemilu sebelumnya.
"Ini berdasarkan pada beberapa fakta dan argumentasi," kata Gusti Putu Artha melalui surat elektronik kepada ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Menurut Putu, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan pemilu yang baik adalah menyangkut keberadaan lembaga penyelenggara, yakni KPU yang diawaki komisioner dan pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut dia, pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan awak KPU. Dari 20 kementerian dan lembaga negara yang berhak menerima remunerasi dari Kementerian Keuangan, KPU tidak menerimanya, padahal sejak 2001 insentif pegawai KPU paling rendah dan mereka tidak memperoleh tunjangan yang memadai dibandingkan di lembaga asalnya.
Dengan beban kerja pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang makin berat dan regulasi keuangan yang makin ketat, keadaan ini akan memperlemah semangat kerja PNS di KPU. Kabar adanya sejumlah pejabat dan PNS yang sudah berancang-ancang kembali ke lembaga asalnya mulai merebak di KPU dan menjadi ancaman serius bagi sukses Pemilu 2014.
Demikian juga dengan kesejahteraan komisioner. Uang kehormatan komisioner KPU di semua tingkatan yang sudah diperjuangkan sejak dua tahun lalu tidak ada realisasinya. Padahal uang kehormatan komisioner KPU tidak pernah naik sejak 2001.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Ini berdasarkan pada beberapa fakta dan argumentasi," kata Gusti Putu Artha melalui surat elektronik kepada ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Menurut Putu, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan pemilu yang baik adalah menyangkut keberadaan lembaga penyelenggara, yakni KPU yang diawaki komisioner dan pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut dia, pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan awak KPU. Dari 20 kementerian dan lembaga negara yang berhak menerima remunerasi dari Kementerian Keuangan, KPU tidak menerimanya, padahal sejak 2001 insentif pegawai KPU paling rendah dan mereka tidak memperoleh tunjangan yang memadai dibandingkan di lembaga asalnya.
Dengan beban kerja pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang makin berat dan regulasi keuangan yang makin ketat, keadaan ini akan memperlemah semangat kerja PNS di KPU. Kabar adanya sejumlah pejabat dan PNS yang sudah berancang-ancang kembali ke lembaga asalnya mulai merebak di KPU dan menjadi ancaman serius bagi sukses Pemilu 2014.
Demikian juga dengan kesejahteraan komisioner. Uang kehormatan komisioner KPU di semua tingkatan yang sudah diperjuangkan sejak dua tahun lalu tidak ada realisasinya. Padahal uang kehormatan komisioner KPU tidak pernah naik sejak 2001.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012