Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.
"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah," kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: 7-9 Maret, C20 Indonesia dengarkan aspirasi sipil dunia lewat pertemuan di Bali
Menurut laporan "Global Economic Prospect" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.
Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.
Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.
Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.
Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.
Baca juga: ACWG C20: Masyarakat sipil berperan krusial di G20 untuk implementasikan pemberantasan korupsi
Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.
"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat," kata dia.
Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.
Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.
Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.
"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah," kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: 7-9 Maret, C20 Indonesia dengarkan aspirasi sipil dunia lewat pertemuan di Bali
Menurut laporan "Global Economic Prospect" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.
Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.
Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.
Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.
Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.
Baca juga: ACWG C20: Masyarakat sipil berperan krusial di G20 untuk implementasikan pemberantasan korupsi
Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.
"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat," kata dia.
Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.
Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.
Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022