Ketua atau Chair AntiCorruption Working Group (ACWG) Civil 20 (C20) Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan masyarakat sipil dan pihak swasta berperan krusial dalam forum G20, terutama terkait upaya dan implementasi untuk pemberantasan korupsi.
"Peran masyarakat sipil dalam G20 itu sangat krusial sebagaimana pilar yang lain, yaitu kawan-kawan bisnis. Itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Faktanya, secara historis, interaksi itu sudah intensif. Apalagi sejak 2013, C20 (bagian dari masyarakat sipil) telah menjadi engagement group yang duduk bersama dan bertukar pikiran dalam G20," kata Dadang saat menjadi narasumber dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 ACWG bertajuk "Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.
Nilai krusial tersebut, katanya, tidak terlepas dari kedudukan G20 yang menjadi platform atau bentuk kerja sama global, sehingga memberikan momentum kepada gerakan masyarakat sipil di dunia, terutama di bidang antikorupsi, untuk mengambil bagian dan mendesak agenda pemberantasan korupsi.
Baca juga: ACWG C20 sebut dua penyebab utama skor indeks persepsi korupsi sulit naik
Da memaparkan sejumlah alasan soal pentingnya peran masyarakat sipil dalam G20 (C20) yang dibahas di Bali pada 7-8 Maret 2022
Pertama, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai elemen pemantau atau penjaga, tetapi juga berperan untuk berkolaborasi dan aktif di forum G20 dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemberantasan korupsi.
"Kedua, tiap tahunnya, berbagai masalah, terutama korupsi, masih menjadi sorotan di dalam G20, khususnya terkait dengan indeks persepsi korupsi negara-negara anggotanya yang masih berada di peringkat 10 terbawah," jelasnya.
Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat sipil berperan penting dalam G20. Meskipun setiap tahunnya ada komitmen serius untuk memberantas korupsi di dunia, kenyataannya masalah tata kelola keuangan, baik di sektor publik maupun swasta para negara anggota, masih senantiasa membutuhkan pembenahan, katanya.
"Oleh karena itu, kehadiran masyarakat sipil dan teman-teman swasta sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh komitmen pemberantasan korupsi berjalan efektif di lapangan," ujar Dadang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Peran masyarakat sipil dalam G20 itu sangat krusial sebagaimana pilar yang lain, yaitu kawan-kawan bisnis. Itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Faktanya, secara historis, interaksi itu sudah intensif. Apalagi sejak 2013, C20 (bagian dari masyarakat sipil) telah menjadi engagement group yang duduk bersama dan bertukar pikiran dalam G20," kata Dadang saat menjadi narasumber dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 ACWG bertajuk "Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.
Nilai krusial tersebut, katanya, tidak terlepas dari kedudukan G20 yang menjadi platform atau bentuk kerja sama global, sehingga memberikan momentum kepada gerakan masyarakat sipil di dunia, terutama di bidang antikorupsi, untuk mengambil bagian dan mendesak agenda pemberantasan korupsi.
Baca juga: ACWG C20 sebut dua penyebab utama skor indeks persepsi korupsi sulit naik
Da memaparkan sejumlah alasan soal pentingnya peran masyarakat sipil dalam G20 (C20) yang dibahas di Bali pada 7-8 Maret 2022
Pertama, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai elemen pemantau atau penjaga, tetapi juga berperan untuk berkolaborasi dan aktif di forum G20 dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemberantasan korupsi.
"Kedua, tiap tahunnya, berbagai masalah, terutama korupsi, masih menjadi sorotan di dalam G20, khususnya terkait dengan indeks persepsi korupsi negara-negara anggotanya yang masih berada di peringkat 10 terbawah," jelasnya.
Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat sipil berperan penting dalam G20. Meskipun setiap tahunnya ada komitmen serius untuk memberantas korupsi di dunia, kenyataannya masalah tata kelola keuangan, baik di sektor publik maupun swasta para negara anggota, masih senantiasa membutuhkan pembenahan, katanya.
"Oleh karena itu, kehadiran masyarakat sipil dan teman-teman swasta sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh komitmen pemberantasan korupsi berjalan efektif di lapangan," ujar Dadang.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022