Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardani mengatakan, pemerintah harus berpihak kepada pengusaha kecil, khususnya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama karena masih banyak terkendala akses permodalan.
"Perhatian dan perlindungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap pengusaha-pengusaha kecil, terutama UMKM masih minim dan belum ada regulasi nyata yang menyentuh ke bawah," kata Tutik Wardani di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, UMKM selama ini sudah terbukti menjadi penopang perekonomian Bali bahkan juga nasional. Namun masih banyak UMKM yang ada di Pulau Dewata tidak dapat berkembang karena sulitnya mendapat modal untuk mengembangkan usahanya.
Walau sudah ada program kredit tanpa agunan bagi UMKM melalui Jaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida) yang diluncurkan sejak 2011, hal itu dinilai belum efektif dalam memberdayakan UMKM karena jangkauan belum luas.
Selain itu, kata dia, menguatkan UMKM perlu dukungan berbagai sektor dan harus dilakukan secara komprehensif dan simultan. Harus pula ada komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait karena selama ini kesannya masih berjalan sendiri-sendiri.
"Apalagi UMKM identik dengan masyarakat menengah ke bawah sehingga harus benar-benar diperhatikan dan dikawal dengan regulasi nyata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar politikus Partai Demokrat itu.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Perhatian dan perlindungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap pengusaha-pengusaha kecil, terutama UMKM masih minim dan belum ada regulasi nyata yang menyentuh ke bawah," kata Tutik Wardani di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, UMKM selama ini sudah terbukti menjadi penopang perekonomian Bali bahkan juga nasional. Namun masih banyak UMKM yang ada di Pulau Dewata tidak dapat berkembang karena sulitnya mendapat modal untuk mengembangkan usahanya.
Walau sudah ada program kredit tanpa agunan bagi UMKM melalui Jaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida) yang diluncurkan sejak 2011, hal itu dinilai belum efektif dalam memberdayakan UMKM karena jangkauan belum luas.
Selain itu, kata dia, menguatkan UMKM perlu dukungan berbagai sektor dan harus dilakukan secara komprehensif dan simultan. Harus pula ada komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait karena selama ini kesannya masih berjalan sendiri-sendiri.
"Apalagi UMKM identik dengan masyarakat menengah ke bawah sehingga harus benar-benar diperhatikan dan dikawal dengan regulasi nyata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar politikus Partai Demokrat itu.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012