Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional jangan sampai menghambat penyelesaian pekerjaan, namun justru harus bisa mempercepat.
"Transformasi jabatan di jajaran Pemprov Bali bukan sekadar pindah jabatan," kata Dewa Indra dalam Rapat Pembahasan Pola Tata Kerja dan Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pasca-Reformasi di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional memiliki implikasi yang luas pada tata pijak di tiap perangkat daerah.
"Menyikapi hal ini, kepala organisasi perangkat daerah saya minta secepatnya mengatur kembali pembagian kerja, tata hubungan kerja serta tata kerja aliran laporan," ucapnya.
Baca juga: Wapres: Hilangkan stigma birokrasi rumit
Ia menambahkan, wajar jika pada fase awal transformasi, masih terjadi kebingungan dalam memahami suatu yang baru. "Ini bisa dipahami, karena puluhan tahun kita terbiasa dengan hierarki dalam jenjang struktural, sekarang jenjang struktural itu sebagian dipangkas," ujarnya.
Selain kebingungan memahami sesuatu yang baru, Dewa Indra mengatakan belum semua jabatan fungsional sesuai dengan substansi. Hal ini disebabkan mendesaknya waktu yang diberikan, sementara pada saat yang sama belum banyak jabatan fungsional yang tersedia.
"Mungkin belum semua jabatan fungsional hasil transformasi mewakili jenis pekerjaan yang bersangkutan. Dalam proses transformasi kemarin, kita arahkan ke rumpun yang terdekat," katanya.
Transformasi itu, ucap dia, membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang harus segera ditindaklanjuti masing-masing organisasi perangkat daerah.
Ia berharap, transformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov Bali benar-benar memberi dampak positif bagi akselerasi program pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Baca juga: Gubernur Bali: Tidak ada pejabat yang dirugikan dengan penyederhanaan birokrasi
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilaksanakan Pemprov Bali.
"Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi tentang pemahaman kedudukan, fungsi dan pola kerja masing-masing. Pada prinsipnya, proses transformasi sama sekali tak merugikan pegawai dan pihaknya siap memberi pelayanan terbaik di bidang kepegawaian," ujarnya.
Senada dengan harapan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana juga tak ingin proses transformasi menghambat program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.
Rapat diikuti secara luring oleh Kepala OPD Pemprov Bali beserta Sekretaris OPD dan sejumlah pejabat eselon III. Sementara pejabat fungsional hasil transformasi mengikuti rapat secara daring dari kantor masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Transformasi jabatan di jajaran Pemprov Bali bukan sekadar pindah jabatan," kata Dewa Indra dalam Rapat Pembahasan Pola Tata Kerja dan Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pasca-Reformasi di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional memiliki implikasi yang luas pada tata pijak di tiap perangkat daerah.
"Menyikapi hal ini, kepala organisasi perangkat daerah saya minta secepatnya mengatur kembali pembagian kerja, tata hubungan kerja serta tata kerja aliran laporan," ucapnya.
Baca juga: Wapres: Hilangkan stigma birokrasi rumit
Ia menambahkan, wajar jika pada fase awal transformasi, masih terjadi kebingungan dalam memahami suatu yang baru. "Ini bisa dipahami, karena puluhan tahun kita terbiasa dengan hierarki dalam jenjang struktural, sekarang jenjang struktural itu sebagian dipangkas," ujarnya.
Selain kebingungan memahami sesuatu yang baru, Dewa Indra mengatakan belum semua jabatan fungsional sesuai dengan substansi. Hal ini disebabkan mendesaknya waktu yang diberikan, sementara pada saat yang sama belum banyak jabatan fungsional yang tersedia.
"Mungkin belum semua jabatan fungsional hasil transformasi mewakili jenis pekerjaan yang bersangkutan. Dalam proses transformasi kemarin, kita arahkan ke rumpun yang terdekat," katanya.
Transformasi itu, ucap dia, membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang harus segera ditindaklanjuti masing-masing organisasi perangkat daerah.
Ia berharap, transformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov Bali benar-benar memberi dampak positif bagi akselerasi program pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Baca juga: Gubernur Bali: Tidak ada pejabat yang dirugikan dengan penyederhanaan birokrasi
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilaksanakan Pemprov Bali.
"Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi tentang pemahaman kedudukan, fungsi dan pola kerja masing-masing. Pada prinsipnya, proses transformasi sama sekali tak merugikan pegawai dan pihaknya siap memberi pelayanan terbaik di bidang kepegawaian," ujarnya.
Senada dengan harapan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana juga tak ingin proses transformasi menghambat program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.
Rapat diikuti secara luring oleh Kepala OPD Pemprov Bali beserta Sekretaris OPD dan sejumlah pejabat eselon III. Sementara pejabat fungsional hasil transformasi mengikuti rapat secara daring dari kantor masing-masing.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022