Jakarta (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.
"Kita menyadari kedua hal itu (iklim investasi dan kepastian hukum-red) berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas," kata presiden, dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.
Menurut presiden perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, yakni beberapa peraturan yang tidak saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan," ungkapnya.
Demikian pula, lanjutnya, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perizinan.
"Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan izin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," katanya.(LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kita menyadari kedua hal itu (iklim investasi dan kepastian hukum-red) berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas," kata presiden, dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.
Menurut presiden perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, yakni beberapa peraturan yang tidak saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan," ungkapnya.
Demikian pula, lanjutnya, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perizinan.
"Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan izin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," katanya.(LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012