Gubernur Bali Wayan Koster meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setempat untuk aktif mempromosikan program unggulan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pencegahan stunting hingga ke pelosok desa.
"Silakan BKKBN berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, apalagi saat ini kami tengah gencar mencanangkan Desa Kerthi Bali Sejahtera (KBS)," kata Koster di Denpasar, Senin.
Koster menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang baru dilantik dr Ni Luh Gede Sukardiasih.
Menurut dia, BKKBN juga memiliki program unggulan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bermuara pada peningkatan kualitas keluarga krama (warga) Bali. Oleh karenanya, ia mendukung kolaborasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemprov, termasuk dengan PKK.
"Saya harap BKKBN mengutamakan kualitas dalam perencanaan keluarga dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal Bali. Mohon juga terus mengampanyekan tentang merencanakan keluarga yang baik, sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dan berkualitas," ujarnya.
Terkait stunting, Koster berharap BKKBN Bali bekerja keras melakukan upaya dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali bersinergi dengan dinas atau organisasi terkait, seperti Dinas PMDDuk Capil, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK dengan memprioritaskan wilayah yang mempunyai risiko tinggi stunting.
Baca juga: Gubernur berdayakan pegawai jadi Tim Desa Kerti Bali Sejahtera
"Saya berpesan sosialisasi stunting ini dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa. Masuk ke desa Kerthi Bali Sejahtera (KBS) untuk mempromosikan cara hidup sehat dan makan makan bergizi serta perencanaan keluarga agar lebih berkualitas dan terhindar dari stunting," katanya.
Orang nomor satu di Provinsi Bali itupun menyarankan BKKBN menggunakan media massa, media online dan media sosial agar sosialisasinya efektif.
Sementara itu, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melaporkan terkait pelantikannnya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo di Jakarta pada 11 Oktober 2021.
"Saya berharap bapak gubernur dapat memberikan bimbingan dan arahan lebih lanjut dalam melaksanakan Program Bangga Kencana untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali," kata Sukardiasih.
Menjawab percepatan penurunan stunting di Bali, sebagaimana tercantum dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, lanjut dia, Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Untuk itu, BKKBN telah melakukan upaya-upaya dalam penurunan dan pencegahan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
TPK, masih menurut Sukardiasih, terdiri dari bidan di desa, kader PKK dan kader KB yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu pascapersalinan, anak usia di bawah 5 tahun (balita).
"TPK ini nantinya ada di setiap desa dan sebelum melaksanakan kegiatan akan dilatih oleh BKKBN pada November 2021," katanya.
Dalam melaksanakan sosialisasi, TPK ini dapat melakukan secara tatap muka langsung maupun daring kepada keluarga, sehingga nantinya akan diberikan uang transpor dan juga bantuan pulsa.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Silakan BKKBN berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, apalagi saat ini kami tengah gencar mencanangkan Desa Kerthi Bali Sejahtera (KBS)," kata Koster di Denpasar, Senin.
Koster menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang baru dilantik dr Ni Luh Gede Sukardiasih.
Menurut dia, BKKBN juga memiliki program unggulan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bermuara pada peningkatan kualitas keluarga krama (warga) Bali. Oleh karenanya, ia mendukung kolaborasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemprov, termasuk dengan PKK.
"Saya harap BKKBN mengutamakan kualitas dalam perencanaan keluarga dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal Bali. Mohon juga terus mengampanyekan tentang merencanakan keluarga yang baik, sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dan berkualitas," ujarnya.
Terkait stunting, Koster berharap BKKBN Bali bekerja keras melakukan upaya dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali bersinergi dengan dinas atau organisasi terkait, seperti Dinas PMDDuk Capil, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK dengan memprioritaskan wilayah yang mempunyai risiko tinggi stunting.
Baca juga: Gubernur berdayakan pegawai jadi Tim Desa Kerti Bali Sejahtera
"Saya berpesan sosialisasi stunting ini dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa. Masuk ke desa Kerthi Bali Sejahtera (KBS) untuk mempromosikan cara hidup sehat dan makan makan bergizi serta perencanaan keluarga agar lebih berkualitas dan terhindar dari stunting," katanya.
Orang nomor satu di Provinsi Bali itupun menyarankan BKKBN menggunakan media massa, media online dan media sosial agar sosialisasinya efektif.
Sementara itu, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melaporkan terkait pelantikannnya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo di Jakarta pada 11 Oktober 2021.
"Saya berharap bapak gubernur dapat memberikan bimbingan dan arahan lebih lanjut dalam melaksanakan Program Bangga Kencana untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali," kata Sukardiasih.
Menjawab percepatan penurunan stunting di Bali, sebagaimana tercantum dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, lanjut dia, Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Untuk itu, BKKBN telah melakukan upaya-upaya dalam penurunan dan pencegahan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
TPK, masih menurut Sukardiasih, terdiri dari bidan di desa, kader PKK dan kader KB yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu pascapersalinan, anak usia di bawah 5 tahun (balita).
"TPK ini nantinya ada di setiap desa dan sebelum melaksanakan kegiatan akan dilatih oleh BKKBN pada November 2021," katanya.
Dalam melaksanakan sosialisasi, TPK ini dapat melakukan secara tatap muka langsung maupun daring kepada keluarga, sehingga nantinya akan diberikan uang transpor dan juga bantuan pulsa.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina.
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021