){kind=link}
Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan tantangan terbesar bagi sosialisasi, edukasi dan percepatan vaksinasi adalah penyebaran hoaks dan misinformasi terkait vaksin dan COVID-19.
"Kendala terbesarnya adalah misinformasi dan hoaks. Seiring dengan informasi yang kita berikan, hoaks dan misinformasi juga semakin banyak. Saat ini, informasi salah atau hoaks terkait vaksin ada 1.300. Ini adalah sebuah tantangan," kata dr. Nadia dalam jumpa pers daring, Senin.
dr. Nadia mengatakan hoaks dan misinformasi muncul secara timbul-tenggelam. Menurutnya, ini adalah tantangan utama, dan penting bagi masyarakat untuk lebih jeli dan kritis dalam menerima, menerima, hingga menyebarkan sebuah informasi.
"Ini adalah tantangan utama, agar masyarakat mau cek beritanya hoaks atau tidak," kata dia.
Baca juga: Pemerintah: hoaks, vaksinasi jadi syarat masuk tempat ibadah
dr. Nadia melanjutkan, isu yang paling banyak diangkat di narasi hoaks terkait vaksinasi adalah mengenai efek samping. "Seperti misalnya setelah vaksin malah menjadi lumpuh, meninggal dunia, sampai tubuh tertanam chip, dan lainnya," jelasnya.
"Kalau (hoaks/misinformasi) terkait COVID-19, banyak sekali, terutama soal obat-obatan COVID-19 dan setelah vaksinasi seperti air kelapa, susu kaleng, minyak kayu putih, dan lainnya. Ada juga soal COVID-19 adalah penyakit seperti flu dan tidak perlu masker. Ini misleading jika kemudian masyarakat membaca hal tersebut," imbuhnya.
Hoaks dan informasi salah tersebut, lanjut dr. Nadia, dapat menciptakan keraguan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. "Ini membuat masyarakat ragu-ragu, karena edukasi dan sosialisasi yang belum sampai dan tidak tahu harus bertanya ke mana," katanya.
Menambahkan, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Ahmad Yani mengatakan sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya yang semakin masif digaungkan diharapkan bisa meredakan informasi-informasi yang salah tersebut.
Baca juga: Biden: medsos "bunuh" orang dengan hoaks vaksin COVID-19
"Dengan makin kita melakukan intervensi dan Kemenkes memberikan sosialisasi yang cukup besar dan komperhensif, diharapkan lama-lama hoaks akan hilang. Masyarakat sebenarnya mau untuk divaksin, hanya saja lebih dijelaskan lagi kebutuhannya," kata Yani.
"Kegiatan vaksinasi ini adalah orkestra yang mana bertujuan untuk kembalikan kondisi semula sebelum pandemi. Ini langkah yg harus dilakukan bersama. Selain pemerintah, yang paling penting adalah keikutsertaan pihak ketiga untuk mendorong percepatan vaksinasi dan targetnya bisa tercapai," imbuhnya.
Kiat dari Kominfo
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong membagikan sejumlah kiat bagi masyarakat untuk menyaring dan menangkal hoaks serta disinformasi di ruang digital.
Menurut Dirjen Usma, salah satu manfaat orkestrasi dan narasi tunggal bisa dioptimasikan untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah masyarakat. Namun demikian, ia menilai masyarakat juga perlu membekali dengan keterampilan agar bisa selektif dalam menerima informasi lewat platform digital.
"Sebenarnya ada trik yang simpel bagi Sobatkom (Sobat Kominfo) untuk mengetahui sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Kalau satu informasi itu istilahnya adalah too good to be true or too bad to be true," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Satgas: Hoaks, vaksin picu varian baru Corona
Dirjen Usman menjelaskan pengertian too good to be true sebagai terlalu baik untuk benar. Sedangkan too bad to be true adalah terlalu buruk untuk benar. Menurutnya, dengan pemahaman seperti itu, terhadap setiap informasi yang diterima masyarakat perlu waspada.
"Nah itu mesti kita waspadai. Banyak contohnya, misalnya ketika ada orang memberikan bantuan jumlahnya sangat besar, kita patut curiga, itu too good to be true. Walaupun belum tentu kecurigaan itu terbukti, siapa tahu benar juga, tapi paling tidak álarm’ kita sudah berdiri," jelasnya.
Selain itu, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyebutkan cara lain untuk mengetahui informasi mengandung unsur hoaks ataupun disinformasi. Menurutnya ciri yang menonjol dapat dilihat melalui sebuah pesan singkat yang disebarkan.
"Kalau ada kata, 'sebarkan', itu harus kita waspadai. Apalagi ditulis dengan huruf kapital semua, nah kita harus curigai itu. Jangan langsung sharing saja sebelum kita saring," katanya.
Baca juga: Anita Wahid: Hoaks berbahaya karena mainkan emosi (+tips Facebook)
Menurut Dirjen Usman, masyarakat juga dapat mengambil langkah lain seperti menelusuri kebenaran informasi melalui media resmi terpercaya atau mesin pencarian di internet.
"Kalau ternyata tidak ada yang memberitakan, berarti tidak benar. Tetap kita coba melakukan cek, ricek dan kroscek itu kepada media mainstream. Karena menurut penelitian, tingkat kepercayaan terhadap media mainstream itu tinggi dibandingkan dengan media sosial," ujarnya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Kendala terbesarnya adalah misinformasi dan hoaks. Seiring dengan informasi yang kita berikan, hoaks dan misinformasi juga semakin banyak. Saat ini, informasi salah atau hoaks terkait vaksin ada 1.300. Ini adalah sebuah tantangan," kata dr. Nadia dalam jumpa pers daring, Senin.
dr. Nadia mengatakan hoaks dan misinformasi muncul secara timbul-tenggelam. Menurutnya, ini adalah tantangan utama, dan penting bagi masyarakat untuk lebih jeli dan kritis dalam menerima, menerima, hingga menyebarkan sebuah informasi.
"Ini adalah tantangan utama, agar masyarakat mau cek beritanya hoaks atau tidak," kata dia.
Baca juga: Pemerintah: hoaks, vaksinasi jadi syarat masuk tempat ibadah
dr. Nadia melanjutkan, isu yang paling banyak diangkat di narasi hoaks terkait vaksinasi adalah mengenai efek samping. "Seperti misalnya setelah vaksin malah menjadi lumpuh, meninggal dunia, sampai tubuh tertanam chip, dan lainnya," jelasnya.
"Kalau (hoaks/misinformasi) terkait COVID-19, banyak sekali, terutama soal obat-obatan COVID-19 dan setelah vaksinasi seperti air kelapa, susu kaleng, minyak kayu putih, dan lainnya. Ada juga soal COVID-19 adalah penyakit seperti flu dan tidak perlu masker. Ini misleading jika kemudian masyarakat membaca hal tersebut," imbuhnya.
Hoaks dan informasi salah tersebut, lanjut dr. Nadia, dapat menciptakan keraguan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. "Ini membuat masyarakat ragu-ragu, karena edukasi dan sosialisasi yang belum sampai dan tidak tahu harus bertanya ke mana," katanya.
Menambahkan, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Ahmad Yani mengatakan sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya yang semakin masif digaungkan diharapkan bisa meredakan informasi-informasi yang salah tersebut.
Baca juga: Biden: medsos "bunuh" orang dengan hoaks vaksin COVID-19
"Dengan makin kita melakukan intervensi dan Kemenkes memberikan sosialisasi yang cukup besar dan komperhensif, diharapkan lama-lama hoaks akan hilang. Masyarakat sebenarnya mau untuk divaksin, hanya saja lebih dijelaskan lagi kebutuhannya," kata Yani.
"Kegiatan vaksinasi ini adalah orkestra yang mana bertujuan untuk kembalikan kondisi semula sebelum pandemi. Ini langkah yg harus dilakukan bersama. Selain pemerintah, yang paling penting adalah keikutsertaan pihak ketiga untuk mendorong percepatan vaksinasi dan targetnya bisa tercapai," imbuhnya.
Kiat dari Kominfo
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong membagikan sejumlah kiat bagi masyarakat untuk menyaring dan menangkal hoaks serta disinformasi di ruang digital.
Menurut Dirjen Usma, salah satu manfaat orkestrasi dan narasi tunggal bisa dioptimasikan untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah masyarakat. Namun demikian, ia menilai masyarakat juga perlu membekali dengan keterampilan agar bisa selektif dalam menerima informasi lewat platform digital.
"Sebenarnya ada trik yang simpel bagi Sobatkom (Sobat Kominfo) untuk mengetahui sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Kalau satu informasi itu istilahnya adalah too good to be true or too bad to be true," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Satgas: Hoaks, vaksin picu varian baru Corona
Dirjen Usman menjelaskan pengertian too good to be true sebagai terlalu baik untuk benar. Sedangkan too bad to be true adalah terlalu buruk untuk benar. Menurutnya, dengan pemahaman seperti itu, terhadap setiap informasi yang diterima masyarakat perlu waspada.
"Nah itu mesti kita waspadai. Banyak contohnya, misalnya ketika ada orang memberikan bantuan jumlahnya sangat besar, kita patut curiga, itu too good to be true. Walaupun belum tentu kecurigaan itu terbukti, siapa tahu benar juga, tapi paling tidak álarm’ kita sudah berdiri," jelasnya.
Selain itu, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyebutkan cara lain untuk mengetahui informasi mengandung unsur hoaks ataupun disinformasi. Menurutnya ciri yang menonjol dapat dilihat melalui sebuah pesan singkat yang disebarkan.
"Kalau ada kata, 'sebarkan', itu harus kita waspadai. Apalagi ditulis dengan huruf kapital semua, nah kita harus curigai itu. Jangan langsung sharing saja sebelum kita saring," katanya.
Baca juga: Anita Wahid: Hoaks berbahaya karena mainkan emosi (+tips Facebook)
Menurut Dirjen Usman, masyarakat juga dapat mengambil langkah lain seperti menelusuri kebenaran informasi melalui media resmi terpercaya atau mesin pencarian di internet.
"Kalau ternyata tidak ada yang memberitakan, berarti tidak benar. Tetap kita coba melakukan cek, ricek dan kroscek itu kepada media mainstream. Karena menurut penelitian, tingkat kepercayaan terhadap media mainstream itu tinggi dibandingkan dengan media sosial," ujarnya menambahkan.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021