Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.
“Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp699 triliun ke Rp744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Kemudian juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial terealisasi Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 16,1 juta KPM serta BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,51 juta KPM.
Kemudian juga Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 2,09 juta pekerja.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,04 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
“UMKM baru 29,6 persen ini yang bisa jalan hanya BPUM itu pun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat,” ujarnya.
Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp417,57 triliun bagi 5,31 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.
Untuk program prioritas terealisasi Rp50,25 triliun atau 42,6 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 928,2 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Kemudian juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
“Belanja program prioritas 42,6 persen ini nampaknya di beberapa K/L mereka terus melakukan beberapa adjustment dari sisi desainnya begitu terjadi COVID-19 varian Delta,” jelasnya.
Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,39 triliun atau 81,8 persen dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.530 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.441 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.924 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual serta PPnBM mobil bagi enam penjual.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
“Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp699 triliun ke Rp744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat berupa diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Kemudian juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial terealisasi Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 16,1 juta KPM serta BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,51 juta KPM.
Kemudian juga Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima serta BSU bagi 2,09 juta pekerja.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,04 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
“UMKM baru 29,6 persen ini yang bisa jalan hanya BPUM itu pun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat,” ujarnya.
Kemudian juga penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp417,57 triliun bagi 5,31 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.
Untuk program prioritas terealisasi Rp50,25 triliun atau 42,6 persen dari pagu Rp117,94 triliun dengan manfaat berupa padat karya K/L bagi 928,2 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi.
Kemudian juga ICT seperti penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
“Belanja program prioritas 42,6 persen ini nampaknya di beberapa K/L mereka terus melakukan beberapa adjustment dari sisi desainnya begitu terjadi COVID-19 varian Delta,” jelasnya.
Terakhir yaitu insentif usaha terealisasi Rp51,39 triliun atau 81,8 persen dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.530 WP.
Kemudian juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.441 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.924 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual serta PPnBM mobil bagi enam penjual.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021