Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali agar membuka data contact Tracing seluas-luasnya kepada publik, karena data contact tracing akan mempersempit ruang gerak penularan COVID-19, terutama bagi transmisi lokal.
"Di Bali misalnya, vaksin semakin masif, PPKM Darurat sudah berjalan sepekan, namun kasus positif justru semakin meningkat dari hari ke hari. Publik harus tahu data contact tracing, sehingga proteksi terhadap diri, keluarga, dan lingkungan bisa terbangun dengan sendirinya," ujarnya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, data contact tracing itu bisa dibuka dengan tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku, misalnya tidak usah menyebut nama. Cukup menyebut wilayah seperti desa atau kecamatan. Jumlah atau angka juga harus disebutkan serta saat tracing dilakukan.
"Tujuannya agar wilayah yang bersangkutan segera proteksi diri, mencari solusi dan seterusnya. Data contact tracing ini sangat dibutuhkan agar Bali tercitra secara positif, terutama di mata dunia. WHO mensyaratkan bahwa contact tracing sebanyak 25 - 30 orang untuk satu kasus positif. Ratio tracing ini sangat dibutuhkan agar lebih cepat mempersempit ruang gerak penularan COVID-19 di wilayah Bali," katanya.
Baca juga: Pemprov Bali segera perbaiki data vaksinasi COVID-19 bagi nakes
Ia mengharapkan data yang terpublikasi akan memperjelas, kenapa kasus tertinggi ada di Denpasar dan Badung saja. Di Karangasem dan Bangli selalu terendah. "Ini juga jadi pertanyaan, apakah penanganan disana sangat bagus, atau apakah tidak dilakukan tracing," ujarnya.
Selain itu, Ombudsman Bali mengusulkan agar pemerintah memikirkan untuk melakukan karantina di atas laut. Ini merujuk pada hasil rapat terbaru dari seluruh Forkompinda Bali agar provinsi dan kabupaten dan kota di Bali melakukan karantina terpusat pasca meningkatnya kasus positif di Bali. Karantina di atas laut dinilai sangat efektif dan bisa menghemat anggaran.
"Kita memanfaatkan ruang laut yang kosong. Manfaatkan sarana yang ada. Lebih dari itu semua, mereka yang dengan OTG tidak cepat bosan di kamar hotel saja. Pemandangan lebih luas, bisa bervariasi. Rantai kontak benar-benar diputus. Kalau hanya sekedar komunikasi dengan keluarga bisa melalui telepon atau video call. Kalau pun di darat mereka juga tidak bisa bertemu langsung keluarga," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman Bali minta kesimpangsiuran data vaksinasi nakes diselesaikan
Ia menambahkan upaya memanfaatkan ruang laut dinilai lebih efektif karena akan menghemat banyak biaya. Lebih dari itu, para pengusaha kapal yang sudah lama menganggur perlu kecipratan rezeki juga, sebab selama ini hanya hotel yang digunakan sebagai tempat karantina.
"Berbagilah penghasilan dengan teman-teman pengusaha kapal pesiar. Bahkan lebih murah dibanding dengan dikarantina di hotel. Murah, efektif dan merata. Mereka cukup jalan jalan di sekitar perairan Bali. Bisa renang seperti di Nusa Lembong, snorkling, dan sebagainya, sambil edukasi soal laut Indonesia," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Di Bali misalnya, vaksin semakin masif, PPKM Darurat sudah berjalan sepekan, namun kasus positif justru semakin meningkat dari hari ke hari. Publik harus tahu data contact tracing, sehingga proteksi terhadap diri, keluarga, dan lingkungan bisa terbangun dengan sendirinya," ujarnya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, data contact tracing itu bisa dibuka dengan tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku, misalnya tidak usah menyebut nama. Cukup menyebut wilayah seperti desa atau kecamatan. Jumlah atau angka juga harus disebutkan serta saat tracing dilakukan.
"Tujuannya agar wilayah yang bersangkutan segera proteksi diri, mencari solusi dan seterusnya. Data contact tracing ini sangat dibutuhkan agar Bali tercitra secara positif, terutama di mata dunia. WHO mensyaratkan bahwa contact tracing sebanyak 25 - 30 orang untuk satu kasus positif. Ratio tracing ini sangat dibutuhkan agar lebih cepat mempersempit ruang gerak penularan COVID-19 di wilayah Bali," katanya.
Baca juga: Pemprov Bali segera perbaiki data vaksinasi COVID-19 bagi nakes
Ia mengharapkan data yang terpublikasi akan memperjelas, kenapa kasus tertinggi ada di Denpasar dan Badung saja. Di Karangasem dan Bangli selalu terendah. "Ini juga jadi pertanyaan, apakah penanganan disana sangat bagus, atau apakah tidak dilakukan tracing," ujarnya.
Selain itu, Ombudsman Bali mengusulkan agar pemerintah memikirkan untuk melakukan karantina di atas laut. Ini merujuk pada hasil rapat terbaru dari seluruh Forkompinda Bali agar provinsi dan kabupaten dan kota di Bali melakukan karantina terpusat pasca meningkatnya kasus positif di Bali. Karantina di atas laut dinilai sangat efektif dan bisa menghemat anggaran.
"Kita memanfaatkan ruang laut yang kosong. Manfaatkan sarana yang ada. Lebih dari itu semua, mereka yang dengan OTG tidak cepat bosan di kamar hotel saja. Pemandangan lebih luas, bisa bervariasi. Rantai kontak benar-benar diputus. Kalau hanya sekedar komunikasi dengan keluarga bisa melalui telepon atau video call. Kalau pun di darat mereka juga tidak bisa bertemu langsung keluarga," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman Bali minta kesimpangsiuran data vaksinasi nakes diselesaikan
Ia menambahkan upaya memanfaatkan ruang laut dinilai lebih efektif karena akan menghemat banyak biaya. Lebih dari itu, para pengusaha kapal yang sudah lama menganggur perlu kecipratan rezeki juga, sebab selama ini hanya hotel yang digunakan sebagai tempat karantina.
"Berbagilah penghasilan dengan teman-teman pengusaha kapal pesiar. Bahkan lebih murah dibanding dengan dikarantina di hotel. Murah, efektif dan merata. Mereka cukup jalan jalan di sekitar perairan Bali. Bisa renang seperti di Nusa Lembong, snorkling, dan sebagainya, sambil edukasi soal laut Indonesia," ujarnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021