Ombudsman Bali minta kesimpangsiuran data vaksinasi nakes diselesaikan

 

"Iya masih ada kesimpangsiuran (data, red.) antara yang riil dengan data di aplikasi. Data riil tinggi, tapi di aplikasi rendah, kalau itu dipublikasikan akan menimbulkan kebingungan publik, sehingga setelah diperbaharui, data ini bisa diperlihatkan ke publik agar tidak ada kebingungan soal jumlah vaksinasi," kata dia saat ditemui di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Denpasar, Senin.

Baca juga: Pemprov Bali segera perbaiki data vaksinasi COVID-19 bagi nakes
 

Ia menambahkan terkait dengan pendataan ini juga perlu dilakukan perbaikan, sehingga untuk ke depannya tidak ditemukan lagi jumlah vaksinasi yang dapat menimbulkan kebingungan publik.

 

Bentuk kendala lainnya yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan sarana prasarana yang masih perlu diperhatikan agar tidak menghambat jalannya vaksinasi.
Selain itu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk dapat memperbaiki layanan di Aplikasi PCARE.

 

"Tidak ada kendala serius, paling tidak hanya kendala teknis. Selain itu pada aplikasi PCARE dan BPJS, terkait data yang diunduh dari BPJS perlu diperhatikan sehingga tidak menyulitkan faskes untuk mendapatkan data melalui BPJS tersebut," kata Umar.

 

Ia mengatakan tentang temuan yang juga perlu diperhatikan selama proses vaksinasi COVID-19 yaitu untuk anggaran vaksinasi COVID-19 sampai saat ini belum dianggarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Semua modal berupa barang (vaksin, APD, jarum suntik, dll) dikirimkan oleh pusat.

Baca juga: Gubernur Bali: Birokrasi jangan alergi kritik
 

Dia mengakui memang telah terdapat SE Mendagri Nomor 910/6650/SJ tentang dukungan pengalokasian anggaran pelaksanaan imunisasi COVID-19, namun sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut.

 

"Adanya publikasi yang transparan kepada masyarakat setiap harinya terkait dengan jumlah kesediaan sarana pendukung vaksinasi (vaksin, APD, Jarum suntik, dll), jumlah realisasi tenaga kesehatan yang divaksin dan jumlah sebaran vaksin di masing-masing fasyankes,"katanya.

 

Pihaknya berharap hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan diperbaiki sehingga pada vaksinasi tahap kedua, kendala serupa bisa dihindari.