Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) atas kinerja tahun 2020 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
"Capaian ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Badung yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Sabtu.
Untuk SAKIP tahun 2020, Pemkab Badung berhasil meraih predikat BB atau kategori baik dengan nilai 78.07 yang meningkat dari capaian nilai SAKIP Tahun 2019 yaitu 77,90. Sedangkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indeks 72,78 atau predikat BB.
Baca juga: Kemendagri akan jadikan Badung percontohan percepatan "smart city"
Menurut Sekda Adi Arnawa, melalui capaian itu, pihaknya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat tetap meningkatkan kinerja.
"Kami berharap kepada seluruh OPD, agar momentum ini bisa dijadikan untuk tetap meningkatkan kinerja kami bersama demi Badung," katanya.
Ia menambahkan, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun dalam pandemi COVID-19, semangat kinerja yang ditunjukkan OPD di lingkungan Pemkab Badung tetap maksimal.
"Kinerja jangan sampai surut dan berkurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, nantinya kami juga harus sama-sama membenahi dan memperbaiki beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut," ungkap Sekda Adi Arnawa.
Baca juga: Badung jadi percontohan penguatan pelaksanaan SP4N-LAPOR
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memacu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan semakin meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Capaian ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Badung yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Sabtu.
Untuk SAKIP tahun 2020, Pemkab Badung berhasil meraih predikat BB atau kategori baik dengan nilai 78.07 yang meningkat dari capaian nilai SAKIP Tahun 2019 yaitu 77,90. Sedangkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indeks 72,78 atau predikat BB.
Baca juga: Kemendagri akan jadikan Badung percontohan percepatan "smart city"
Menurut Sekda Adi Arnawa, melalui capaian itu, pihaknya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat tetap meningkatkan kinerja.
"Kami berharap kepada seluruh OPD, agar momentum ini bisa dijadikan untuk tetap meningkatkan kinerja kami bersama demi Badung," katanya.
Ia menambahkan, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun dalam pandemi COVID-19, semangat kinerja yang ditunjukkan OPD di lingkungan Pemkab Badung tetap maksimal.
"Kinerja jangan sampai surut dan berkurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, nantinya kami juga harus sama-sama membenahi dan memperbaiki beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut," ungkap Sekda Adi Arnawa.
Baca juga: Badung jadi percontohan penguatan pelaksanaan SP4N-LAPOR
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memacu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan semakin meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021