Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut banyak pemburu rente di belakang impor ketika menanggapi rencana impor satu juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan.
"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," katanya ketika melakukan gerakan tanam pohon di Waduk Rawa Lindung, Jakarta Selatan, Ahad.
Menurut dia, semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah.
Untuk itu, lanjut dia, sejak 1 tahun terakhir partai berlambang banteng dengan moncong putih itu melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang.
"Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," katanya.
Baca juga: Bupati Karangasem buka Lomba Barista Kopi Bali
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang.
Rencana kebijakan impor beras itu pun mengundang polemik.
Bulog mencatat stok beras saat ini mencapai sebesar 869.151 ton.
Stok itu terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers virtual pada hari Jumat (19/3) menyebutkan sekitar 270.000 ton beras yang diimpor pada tahun 2018 diperkirakan turun mutu.
Jumlah stok saat ini dikurangi jumlah beras yang turun mutu, menurut dia, stok beras Bulog diperkirakan menjadi 500.000 ton.
Baca juga: Gubernur wujudkan alam Bali yang bersih dan hijau
Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari—April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.
Namun, menurut Menteri Perdagangan, penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah, atau hingga pertengahan Maret 2021 mencapai sekitar 85.000 ton.
Penyebabnya, kata dia, di antaranya karena gabah basah akibat musim hujan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," katanya ketika melakukan gerakan tanam pohon di Waduk Rawa Lindung, Jakarta Selatan, Ahad.
Menurut dia, semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah.
Untuk itu, lanjut dia, sejak 1 tahun terakhir partai berlambang banteng dengan moncong putih itu melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang.
"Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," katanya.
Baca juga: Bupati Karangasem buka Lomba Barista Kopi Bali
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang.
Rencana kebijakan impor beras itu pun mengundang polemik.
Bulog mencatat stok beras saat ini mencapai sebesar 869.151 ton.
Stok itu terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers virtual pada hari Jumat (19/3) menyebutkan sekitar 270.000 ton beras yang diimpor pada tahun 2018 diperkirakan turun mutu.
Jumlah stok saat ini dikurangi jumlah beras yang turun mutu, menurut dia, stok beras Bulog diperkirakan menjadi 500.000 ton.
Baca juga: Gubernur wujudkan alam Bali yang bersih dan hijau
Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari—April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.
Namun, menurut Menteri Perdagangan, penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah, atau hingga pertengahan Maret 2021 mencapai sekitar 85.000 ton.
Penyebabnya, kata dia, di antaranya karena gabah basah akibat musim hujan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021