Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik guna merealisasikan gerakan penghematan energi.
"Rakyat disuruh ngirit, kayaknya rakyat sudah ngirit terus. Saya kira justru yang kita perlukan itu adalah manajemen yang lebih baik dari jalannya pemerintahan ini," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di sela-sela kunjungan kerjanya di kantor Gubernur Bali untuk mendengar masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
Menurut dia, kebijakan penghematan energi yang disampaikan pemerintah hendaknya disertai pembahasan yang lebih jelas lagi.
"Berhemat pun harus ada manajemennya seperti apa. Jangan sampai ujung-ujungnya, misalnya soal bagaimana pengaturan BBM, ada pengkhususan, otomatisasi berapa liter per orang, itu kan ada pengadaan alat, jangan sampai ujung-ujungnya pengadaan alat, proyek lagi," ucapnya.
Memang ia tidak memungkiri kebijakan pemerintah untuk mengadakan penghematan energi sudah tepat. Hanya saja ditekankan harus dibarengi dengan realisasi manajemen pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau rakyat disuruh hemat, rakyat itu sudah hemat, kurang hemat apalagi. APBN habis untuk belanja negara sebetulnya, pemerintahan dan sebagainya," ujar Rieke.(LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Rakyat disuruh ngirit, kayaknya rakyat sudah ngirit terus. Saya kira justru yang kita perlukan itu adalah manajemen yang lebih baik dari jalannya pemerintahan ini," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di sela-sela kunjungan kerjanya di kantor Gubernur Bali untuk mendengar masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
Menurut dia, kebijakan penghematan energi yang disampaikan pemerintah hendaknya disertai pembahasan yang lebih jelas lagi.
"Berhemat pun harus ada manajemennya seperti apa. Jangan sampai ujung-ujungnya, misalnya soal bagaimana pengaturan BBM, ada pengkhususan, otomatisasi berapa liter per orang, itu kan ada pengadaan alat, jangan sampai ujung-ujungnya pengadaan alat, proyek lagi," ucapnya.
Memang ia tidak memungkiri kebijakan pemerintah untuk mengadakan penghematan energi sudah tepat. Hanya saja ditekankan harus dibarengi dengan realisasi manajemen pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau rakyat disuruh hemat, rakyat itu sudah hemat, kurang hemat apalagi. APBN habis untuk belanja negara sebetulnya, pemerintahan dan sebagainya," ujar Rieke.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012