Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya meminta seluruh OPD di lingkungan pemkab setempat untuk fokus membangun infrastruktur dan membangun 133 desa dalam seluruh program dan kegiatan hingga tercipta visi misi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM), bahkan bupati menyatakan siap "ngantor" (berkantor) di desa.

Saat melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Kamis, Bupati Sanjaya menekankan pembangunan harus berfokus pada infrastruktur dan membangun 133 desa.

"Ada 133 Desa, nantinya semua akan saya roling, saya ngantor di desa. Kalau nanti ada yang cari tanda tangan, atau urusan lain tentang pemerintahan, cari saya di desa, karena semua persoalan bisa diselesaikan di desa, tidak mesti di Kantor Bupati," katanya.

Baca juga: Wabup Tabanan apresiasi semangat gotong-royong krama Gadungan

Selain betul-betul ingin membangun desa, pihaknya juga menekankan pembangunan infrastruktur, yang salah satunya adalah jalan, karena hal tersebut sering diperdebatkan dan diperbincangkan di medsos.

"Kebanyakan masyarakat memberikan komen di media sosial, respons dari masyarakat di medsos masih seolah-olah kita tidak merespons untuk membangun jalan. Boleh lihat perhari komen-komen masyarakat di medsos, pasti tentang infrastruktur jalan," ujar Sanjaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Sanjaya mengajak seluruh perangkat daerah yang hadir saat itu untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai langkah pertama dalam mewujudkan visi misi tersebut.

"Yang juga tidak kalah penting setelah itu adalah membangun 133 desa, yang tentunya semua itu melalui Asta Program, yakni pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah, membangun data desa presisi, pemantapan reformasi birokrasi, pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat, pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembangunan industri berbasis potensi lokal," katanya.

Baca juga: Bupati Tabanan paparkan program reformasi birokrasi dan data desa presisi di Ombudsman Bali

Menurut dia, apapun yang dilakukan kedepannya harus ada data dan ada risetnya, sehingga bisa membangun sesuatu dengan akurat berbasis data. Selain itu, sangat perlu adanya reformasi birokrasi, sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel dan bermuara pada terwujudnya asta program tersebut.

"Meskipun baru dilantik belum genap satu bulan, saya sudah melakukan review-review, sehingga nanti kedepannya kita bisa tancap gas untuk mengerjakan semua itu," katanya.

 

Pewarta: Pande Yudha

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021