Anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja dan pencapaian Kementerian BUMN yang mendapat tanggung jawab untuk pengadaan vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional.
Terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia, kesiapan kapasitas PT Bio Farma untuk memproduksi 250 juta vaksin per tahun, serta rencana distribusi vaksin terintegrasi ke seluruh Tanah Air, dinilai para anggota dewan sebagai indikator Pemerintah solid dan siap untuk memerangi pandemi COVID-19.
"Hari ini kami mendengar penjelasan lengkap program vaksinasi nasional, baik dari Menteri BUMN dan juga Direktur PT Bio Farma," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Bio Farma (Persero), di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Vaksinasi COVID-19, Presiden, Jerinx, dan Ribka Tjiptaning
Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, produksi di Bio Farma, distribusi hingga penyimpanan.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.
"Saya hargai dan percaya atas usaha keras Pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan dari program ini," katanya pula.
Baca juga: Terlacak, penyebar "hoaks" vaksinasi tewaskan Kasdim 0817 Gresik
Anggota Komisi VI DPR lainnya, Marwan Jaffar meminta agar dalam waktu mendatang penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jamaah haji, dan lingkungan berisiko tinggi.
Sedangkan, Nevi Zuariana meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza tersebut, juga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN terhadap penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp260,1 miliar, atau 97,74 persen dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp266 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia, kesiapan kapasitas PT Bio Farma untuk memproduksi 250 juta vaksin per tahun, serta rencana distribusi vaksin terintegrasi ke seluruh Tanah Air, dinilai para anggota dewan sebagai indikator Pemerintah solid dan siap untuk memerangi pandemi COVID-19.
"Hari ini kami mendengar penjelasan lengkap program vaksinasi nasional, baik dari Menteri BUMN dan juga Direktur PT Bio Farma," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Bio Farma (Persero), di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Vaksinasi COVID-19, Presiden, Jerinx, dan Ribka Tjiptaning
Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, produksi di Bio Farma, distribusi hingga penyimpanan.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.
"Saya hargai dan percaya atas usaha keras Pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan dari program ini," katanya pula.
Baca juga: Terlacak, penyebar "hoaks" vaksinasi tewaskan Kasdim 0817 Gresik
Anggota Komisi VI DPR lainnya, Marwan Jaffar meminta agar dalam waktu mendatang penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jamaah haji, dan lingkungan berisiko tinggi.
Sedangkan, Nevi Zuariana meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza tersebut, juga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN terhadap penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp260,1 miliar, atau 97,74 persen dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp266 miliar.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021