Delegasi dan peserta Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 dari total 97 negara masih percaya dan optimistis bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik yang membantu banyak negara menghadapi pandemi COVID-19, kata perwakilan dari Indonesia saat membacakan kesimpulan pertemuan.
"Saya senang menggarisbawahi bahwa peserta forum ini berbagi optimisme yang sama bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling memadai untuk membantu memitigasi dampak pandemi. Nilai dan norma demokrasi harus jadi panduan kita saat merancang kebijakan untuk menanggulangi pandemi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah yang mewakili Pemerintah Indonesia saat upacara penutupan BDF ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar rutin tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008. Untuk tahun ini, BDF mengangkat isu "Demokrasi dan COVID-19" sebagai tema utama pertemuan.
Setidaknya ada beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari acara BDF, di antaranya pembukaan forum oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, kemudiaan pemberian kata sambutan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Baca juga: Menlu: pandemi COVID-19 tidak lemahkan demokrasi
Setelah pembukaan, 44 orang delegasi dari 26 negara dan tiga organisasi internasional yang hadir langsung di Nusa Dua, serta lebih dari 1.000 peserta dari 71 negara dan empat organisasi internasional yang hadir di ruang virtual, mengikuti beberapa rangkaian acara seperti pertemuan tingkat menteri luar negeri, pertemuan tingkat duta besar, dan diskusi panel.
"Forum ini mewadahi seluruh peserta -- baik mereka yang ada di Bali dan yang ada di ruang virtual -- untuk berbagi ide. Berbagai perspektif, pengalaman, inovasi, dan ide-ide baru telah dibagikan dan diskusi itu memperkaya pengetahuan kita utamanya mengenai cara mengembangkan demokrasi di negara masing-masing selama dan setelah pandemi," sebut Faizasyah.
Ia melanjutkan Indonesia, selaku tuan tumah Bali Democracy Forum, menggarisbawahi beberapa poin penting diskusi. Pertama, masing-masing negara perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membangun ketahanan di masyarakat. Kedua, kepemimpinan di tingkat dunia masih diperlukan untuk upaya pencegahan pandemi dan krisis kesehatan lainnya. Terakhir, berbagai pertemuan di BDF tahun ini juga menyoroti pentingnya mempererat kolaborasi yang konkret antarnegara.
"Tidak kalah penting, forum ini merupakan pengingat bahwa kita masih harus memperkuat solidaritas sebagai (negara, red) demokrasi," kata Faizasyah.
Baca juga: BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di Asia Pasifik
Dalam kesempatan itu, Faizasyah turut menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta -- yang sebagian besar adalah duta besar dan perwakilan organisasi internasional.
Ia berharap beberapa duta besar yang datang ke lokasi acara dapat membawa pesan ke negaranya bahwa Bali akan segera siap dibuka untuk wisatawan asing.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Saya senang menggarisbawahi bahwa peserta forum ini berbagi optimisme yang sama bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling memadai untuk membantu memitigasi dampak pandemi. Nilai dan norma demokrasi harus jadi panduan kita saat merancang kebijakan untuk menanggulangi pandemi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah yang mewakili Pemerintah Indonesia saat upacara penutupan BDF ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar rutin tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008. Untuk tahun ini, BDF mengangkat isu "Demokrasi dan COVID-19" sebagai tema utama pertemuan.
Setidaknya ada beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari acara BDF, di antaranya pembukaan forum oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, kemudiaan pemberian kata sambutan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Baca juga: Menlu: pandemi COVID-19 tidak lemahkan demokrasi
Setelah pembukaan, 44 orang delegasi dari 26 negara dan tiga organisasi internasional yang hadir langsung di Nusa Dua, serta lebih dari 1.000 peserta dari 71 negara dan empat organisasi internasional yang hadir di ruang virtual, mengikuti beberapa rangkaian acara seperti pertemuan tingkat menteri luar negeri, pertemuan tingkat duta besar, dan diskusi panel.
"Forum ini mewadahi seluruh peserta -- baik mereka yang ada di Bali dan yang ada di ruang virtual -- untuk berbagi ide. Berbagai perspektif, pengalaman, inovasi, dan ide-ide baru telah dibagikan dan diskusi itu memperkaya pengetahuan kita utamanya mengenai cara mengembangkan demokrasi di negara masing-masing selama dan setelah pandemi," sebut Faizasyah.
Ia melanjutkan Indonesia, selaku tuan tumah Bali Democracy Forum, menggarisbawahi beberapa poin penting diskusi. Pertama, masing-masing negara perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membangun ketahanan di masyarakat. Kedua, kepemimpinan di tingkat dunia masih diperlukan untuk upaya pencegahan pandemi dan krisis kesehatan lainnya. Terakhir, berbagai pertemuan di BDF tahun ini juga menyoroti pentingnya mempererat kolaborasi yang konkret antarnegara.
"Tidak kalah penting, forum ini merupakan pengingat bahwa kita masih harus memperkuat solidaritas sebagai (negara, red) demokrasi," kata Faizasyah.
Baca juga: BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di Asia Pasifik
Dalam kesempatan itu, Faizasyah turut menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta -- yang sebagian besar adalah duta besar dan perwakilan organisasi internasional.
Ia berharap beberapa duta besar yang datang ke lokasi acara dapat membawa pesan ke negaranya bahwa Bali akan segera siap dibuka untuk wisatawan asing.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020