Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan optimistis akan terpilih lagi untuk memimpin partai ini sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-9 PPP di Makassar pada Desember 2020.
Dalam rapat koordinasi daerah menjelang muktamar di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, Suharso Monoarfa mengaku optimistis setelah rapat koordinasi dengan DPW-DPC Provinsi Bali, NTB, dan NTT itu.
"Kami dari DPW dan DPC Bali, NTB, dan NTT, mendukung Pak Suharso Monoarfa untuk kembali menjadi Ketua Umum pada saat muktamar ke-9 di Makassar pada Desember mendatang," kata Ketua DPW NTB Watiah.
Setelah rapat usai, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku, selain Bali, NTB dan NTT yang mendukung dirinya, tercatat setengah provinsi di Indonesia juga siap kembali mengusung dirinya untuk menduduki posisi Ketum PPP.
"Setengah provinsi di Indonesia sepakat mendukung saya, di Makassar nanti saya akan membangun solidaritas antarkader PPP untuk lebih solid lagi," katanya.
Ia berharap muktamar Makassar akan berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada konflik yang bisa merugikan jalannya muktamar dan PPP.
Dilaporkan ke KPK
Mengenai laporan kader PPP ke KPK untuk Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terkait dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan hal itu tidak ada persoalan.
Plt Ketua Umum PPP itu dilaporkan ke KPK oleh Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi saat melakukan konsolidasi partai di Medan dan Aceh pada bulan Oktober 2020.
"Tidak ada persoalan terkait gratifikasi tersebut, karena Pak Suharso Monoarfa menggunakan jet pribadi dalam kapasitas sebagai petinggi partai, bukan sebagai menteri atau pejabat negara. Itu kegiatan juga saat hari libur dan tidak untuk kepentingan negara," kata Arsul Sani.
Ia menambahkan tidak khawatir isu ini menjadi penghambat dukungan terhadap Suharso yang banyak mendapat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PPP pada lima tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Dalam rapat koordinasi daerah menjelang muktamar di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, Suharso Monoarfa mengaku optimistis setelah rapat koordinasi dengan DPW-DPC Provinsi Bali, NTB, dan NTT itu.
"Kami dari DPW dan DPC Bali, NTB, dan NTT, mendukung Pak Suharso Monoarfa untuk kembali menjadi Ketua Umum pada saat muktamar ke-9 di Makassar pada Desember mendatang," kata Ketua DPW NTB Watiah.
Setelah rapat usai, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku, selain Bali, NTB dan NTT yang mendukung dirinya, tercatat setengah provinsi di Indonesia juga siap kembali mengusung dirinya untuk menduduki posisi Ketum PPP.
"Setengah provinsi di Indonesia sepakat mendukung saya, di Makassar nanti saya akan membangun solidaritas antarkader PPP untuk lebih solid lagi," katanya.
Ia berharap muktamar Makassar akan berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada konflik yang bisa merugikan jalannya muktamar dan PPP.
Dilaporkan ke KPK
Mengenai laporan kader PPP ke KPK untuk Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terkait dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan hal itu tidak ada persoalan.
Plt Ketua Umum PPP itu dilaporkan ke KPK oleh Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi saat melakukan konsolidasi partai di Medan dan Aceh pada bulan Oktober 2020.
"Tidak ada persoalan terkait gratifikasi tersebut, karena Pak Suharso Monoarfa menggunakan jet pribadi dalam kapasitas sebagai petinggi partai, bukan sebagai menteri atau pejabat negara. Itu kegiatan juga saat hari libur dan tidak untuk kepentingan negara," kata Arsul Sani.
Ia menambahkan tidak khawatir isu ini menjadi penghambat dukungan terhadap Suharso yang banyak mendapat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PPP pada lima tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020