Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan pihaknya tidak memiliki rencana untuk mempermanenkan pendidikan jarak jauh (PJJ).
"Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan. Kemendikbud memastikan tidak memiliki rencana mempermanenkan PJJ sebagai satu-satunya model belajar mengajar di semua sekolah," ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif pada masa pandemi COVID-19.
Menurut dia, banyak yang salah paham dengan apa yang ia sampaikan beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen. Padahal, tidak ada satupun pihak di Kemendikbud yang menginginkan PJJ.
Baca juga: Mendikbud: Jangan maksa murid belajar di sekolah
Semua pemangku kebijakan tetap menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika wabah COVID-19 tersebut telah mereda.
Nadiem berharap pihak sekolah dapat mengoptimalkan elemen-elemen teknologi seperti yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 demi menunjang proses pembelajaran tatap muka.
"Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi," jelas dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, juga menyatakan makna PJJ permanen yang disampaikan Mendikbud tidak berarti menghapus model tatap muka.
"Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah kita harus maksimalkan teknologi yang sudah dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar," kata Hetifah.
Baca juga: Mendikbud: Sekolah zona hijau tak dilarang tatap muka
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan Kemendikbud memang diminta menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses dunia pendidikan terhadap teknologi. Diantaranya memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai untuk menghindari kesenjangan.
Hetifah menjelaskan, Kemendikbud telah menuangkan berbagai strategi itu dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud merancang kerja sama dengan penyedia layanan komunikasi dalam membuat paket subsidi internet serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PLN untuk menyediakan akses internet serta listrik yang merata untuk menunjang proses pembelajaran.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan. Kemendikbud memastikan tidak memiliki rencana mempermanenkan PJJ sebagai satu-satunya model belajar mengajar di semua sekolah," ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif pada masa pandemi COVID-19.
Menurut dia, banyak yang salah paham dengan apa yang ia sampaikan beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen. Padahal, tidak ada satupun pihak di Kemendikbud yang menginginkan PJJ.
Baca juga: Mendikbud: Jangan maksa murid belajar di sekolah
Semua pemangku kebijakan tetap menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika wabah COVID-19 tersebut telah mereda.
Nadiem berharap pihak sekolah dapat mengoptimalkan elemen-elemen teknologi seperti yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 demi menunjang proses pembelajaran tatap muka.
"Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi," jelas dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, juga menyatakan makna PJJ permanen yang disampaikan Mendikbud tidak berarti menghapus model tatap muka.
"Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah kita harus maksimalkan teknologi yang sudah dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar," kata Hetifah.
Baca juga: Mendikbud: Sekolah zona hijau tak dilarang tatap muka
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan Kemendikbud memang diminta menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses dunia pendidikan terhadap teknologi. Diantaranya memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai untuk menghindari kesenjangan.
Hetifah menjelaskan, Kemendikbud telah menuangkan berbagai strategi itu dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud merancang kerja sama dengan penyedia layanan komunikasi dalam membuat paket subsidi internet serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PLN untuk menyediakan akses internet serta listrik yang merata untuk menunjang proses pembelajaran.***3***
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020