Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menyiapkan skenario dalam mengantisipasi perkiraan yang menyebutkan 30 persen wilayah zona musim akan mengalami kemarau lebih kering tahun ini.
Presiden, dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, menekankan pentingnya kebijakan mitigasi agar peningkatan intensitas musim kemarau di tahun ini, tidak mengganggu ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Karena berdasarkan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim, tiga bulan ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering lebih dari biasanya,” kata Presiden dalam rapat terbatas mengenai “Antisipasi Dampak Kekeringan Terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok”.
Kepala Negara juga mengingatkan mengenai potensi terjadinya krisis pangan global yang sempat diperingatkan oleh Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan juga krisis pangan, Presiden menekankan tiga hal yakni, pertama jaminan ketersediaan air di daerah sentra produksi pertanian.
“Ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Presiden meminta ketersediaan air disiapkan dengan membuat sarana dan prasarana penyimpanan, di antaranya dengan memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan.
“Yang kedua adalah percepatan musim tanam,” katanya.
Presiden menekankan agar jajaran menteri, pimpinan lembaga serta pemerintah daerah memanfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini untuk mendorong percepatan musim tanam. Petani harus dipastikan tetap mampu berproduksi, termasuk dengan mengedepankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona baru atau COVID-19.
Oleh sebab itu, ketersediaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk harus dijaga. Harga berbagai sarana produksi juga harus terjangkau. Presiden juga meminta peningkatan efektivitas stimulus ekonomi bagi petani.
“Yang ketiga, adalah mengenai manajemen pengelolaan stok untuk kebutuhan pokok, untuk bahan-bahan pokok, hitung-hitungannya detail. Bulog tetap harus membeli gabah dari petani sehingga harga di petani menjadi lebih baik,” jelas Jokowi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020