Ketua Harian Gugus Tugas (Gugas) COVID-19 Kabupaten Tabanan I Gede Susila meminta warga kabupaten setempat untuk tidak apatis dan menerima kepulangan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi atensi penuh dari Pemkab Tabanan.
"Setelah melalui prosedur yang sangat ketat, baik di Provinsi maupun di Kabupaten, para PMI ini akan difokuskan dalam tempat yang memudahkan pengawasannya," katanya saat mengadakan rapat bersama unsur Muspida dan Ketua Majelis Adat dan Majelis Madya Kabupaten Tabanan di Tabanan, Senin.
Ia menegaskan bahwa para PMI harus diperlakukan dengan manusiawi, apalagi kepulangan mereka juga sudah lewat prosedur yang sangat ketat, sehingga tidak ada istilah takut untuk menerima kedatangan mereka.
Saat ini, di Desa Adat dan Desa Dinas telah dibentuk Satgas Gotong Royong yang berkewajiban memikul bersama segala bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kehadiran para PMI tersebut.
"Satgas yang dibentuk di desa adat maupun desa dinas memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memantau kondisi PMI kita, sehingga tidak ada keresahan maupun kepanikan bagi masyarakat terhadap kehadiran para PMI," ujarnya.
Menurut dia, Pemkab Tabanan terus berupaya mencari pola terbaik untuk menyikapi kepulangan PMI. Ia berharap tidak ada fanatisme dalam masyarakat, apalagi sampai ada penolakan.
"Kami imbau kepada seluruh jajaran desa adat yang ada di Tabanan agar mengindahkan instruksi Gubernur yang sudah ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Tabanan, bahwa jika ada penginapan atau hotel di wilayah Kabupaten Tabanan yang menolak kehadiran PMI, maka izin operasionalnya akan dicabut. Ayo kita bersama-sama lawan musibah ini dengan kepala dingin dan pikiran jernih, jangan ada saling menghujat dan menyalahkan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR dari Bali siapkan rumahnya untuk isolasi pekerja migran
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga menegaskan bahwa Instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati Tabanan agar dilaksanakan, jangan ada aturan baru lagi di bawah agar tidak terjadi tumpang tindih.
Dalam situasi darurat seperti sekarang, sudah seharusnya seluruh pihak bisa berpikir terbuka dan manusiawi, karena musibah ini datang tanpa bisa diperkirakan. Terkait kepulangan PMI Tabanan, Dirga mengingatkan agar para pemilik hotel maupun penginapan di Tabanan membuka tangan menerima kehadiran mereka.
"Tidak ada istilah tidak menerima, apalagi dengan alasan mereka berasal dari daerah/desa lain. Kita semua sama, kita warga Tabanan yang memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan. Kenapa kami tidak ingin PMI ini diisolasi mandiri di rumah masing-masing, karena kami khawatir mereka tidak menjalankannya dengan disiplin. Karena itu, mereka kita fokuskan di satu tempat, sehingga memudahkan pengawasan," katanya.
Dirga juga mengajak Majelis Madya dan Majelis Alit di Tabanan agar berkoordinasi dengan pihak Bendesa dan Kelian Adat agar mereka juga memiliki pemahaman yang sama, sehingga bisa disampaikan kepada warganya.
Sementara itu, Dandim Tabanan Toni Sri Hartanto menyampaikan pihak TNI/Polri akan bersama-sama mengawal segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Tabanan. Berbagai masalah yang timbul akibat Virus COVID-19, salah satunya terkait PMI, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tapi tanggung jawab semua pihak.
"Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memerangi dampak dari COVID-19 ini, sekarang bukan saatnya lagi saling menyalahkan atau menjatuhkan, karena kita semua terdampak akibat kejadian ini. Mari bersama-sama bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, saling support agar masalah ini bisa kita lewati," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Setelah melalui prosedur yang sangat ketat, baik di Provinsi maupun di Kabupaten, para PMI ini akan difokuskan dalam tempat yang memudahkan pengawasannya," katanya saat mengadakan rapat bersama unsur Muspida dan Ketua Majelis Adat dan Majelis Madya Kabupaten Tabanan di Tabanan, Senin.
Ia menegaskan bahwa para PMI harus diperlakukan dengan manusiawi, apalagi kepulangan mereka juga sudah lewat prosedur yang sangat ketat, sehingga tidak ada istilah takut untuk menerima kedatangan mereka.
Saat ini, di Desa Adat dan Desa Dinas telah dibentuk Satgas Gotong Royong yang berkewajiban memikul bersama segala bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kehadiran para PMI tersebut.
"Satgas yang dibentuk di desa adat maupun desa dinas memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memantau kondisi PMI kita, sehingga tidak ada keresahan maupun kepanikan bagi masyarakat terhadap kehadiran para PMI," ujarnya.
Menurut dia, Pemkab Tabanan terus berupaya mencari pola terbaik untuk menyikapi kepulangan PMI. Ia berharap tidak ada fanatisme dalam masyarakat, apalagi sampai ada penolakan.
"Kami imbau kepada seluruh jajaran desa adat yang ada di Tabanan agar mengindahkan instruksi Gubernur yang sudah ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Tabanan, bahwa jika ada penginapan atau hotel di wilayah Kabupaten Tabanan yang menolak kehadiran PMI, maka izin operasionalnya akan dicabut. Ayo kita bersama-sama lawan musibah ini dengan kepala dingin dan pikiran jernih, jangan ada saling menghujat dan menyalahkan," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR dari Bali siapkan rumahnya untuk isolasi pekerja migran
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga menegaskan bahwa Instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati Tabanan agar dilaksanakan, jangan ada aturan baru lagi di bawah agar tidak terjadi tumpang tindih.
Dalam situasi darurat seperti sekarang, sudah seharusnya seluruh pihak bisa berpikir terbuka dan manusiawi, karena musibah ini datang tanpa bisa diperkirakan. Terkait kepulangan PMI Tabanan, Dirga mengingatkan agar para pemilik hotel maupun penginapan di Tabanan membuka tangan menerima kehadiran mereka.
"Tidak ada istilah tidak menerima, apalagi dengan alasan mereka berasal dari daerah/desa lain. Kita semua sama, kita warga Tabanan yang memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan. Kenapa kami tidak ingin PMI ini diisolasi mandiri di rumah masing-masing, karena kami khawatir mereka tidak menjalankannya dengan disiplin. Karena itu, mereka kita fokuskan di satu tempat, sehingga memudahkan pengawasan," katanya.
Dirga juga mengajak Majelis Madya dan Majelis Alit di Tabanan agar berkoordinasi dengan pihak Bendesa dan Kelian Adat agar mereka juga memiliki pemahaman yang sama, sehingga bisa disampaikan kepada warganya.
Sementara itu, Dandim Tabanan Toni Sri Hartanto menyampaikan pihak TNI/Polri akan bersama-sama mengawal segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Tabanan. Berbagai masalah yang timbul akibat Virus COVID-19, salah satunya terkait PMI, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tapi tanggung jawab semua pihak.
"Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memerangi dampak dari COVID-19 ini, sekarang bukan saatnya lagi saling menyalahkan atau menjatuhkan, karena kita semua terdampak akibat kejadian ini. Mari bersama-sama bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, saling support agar masalah ini bisa kita lewati," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020